Begini Rencana Dedi Mulyadi Pulihkan Kerusakan TNGC, Warga Lokal Bakal Digaji untuk Reboisasi

INILAHKORAN.ID - Gubernur Jabar Dedi Mulyadi membeberkan rencana pemulihan kawasan Taman Nasional Gunung Ciremai (TNGC) usai melakukan inspeksi mendadak (sidak) beberapa waktu lalu. Salah satu langkah utama yang akan ditempuh yakni melibatkan warga lokal dalam program reboisasi hutan gundul dengan sistem penggajian.

Dedi Mulyadi mengatakan, Pemprov Jabar telah meminta para kepala daerah di sekitar TNGC untuk mengoordinasikan 50 desa penyangga guna mendata kebutuhan masyarakat, terutama terkait ketersediaan air bersih.

“Terutama kebutuhan air, baik untuk konsumsi maupun pertanian. Masyarakat di sekitar kaki gunung (TNGC) tidak boleh kekurangan air. Jangan sampai menjerit seperti sekarang, pertaniannya mati karena airnya dijual. Itu tidak boleh,” ujar Dedi Mulyadi di Kota Bandung, Kamis 22 Januari 2026.

Menurutnya, krisis air bersih di kawasan sekitar TNGC dipicu oleh aktivitas komersial PDAM wilayah hilir dan pihak swasta, termasuk keberadaan pipa air ilegal yang mengambil sumber air dari kawasan taman nasional. Aktivitas tersebut, kata Dedi, harus dihentikan.

Langkah berikutnya adalah melakukan penghijauan kembali kawasan Ciremai dengan melibatkan masyarakat setempat, termasuk mereka yang sebelumnya beraktivitas sebagai penambang.

“Masyarakat di sekitar gunung akan menjadi bagian dari reboisasi yang dibiayai oleh Pemprov Jawa Barat,” kata Dedi Mulyadi.

Warga lokal yang terlibat dalam program reboisasi akan digaji antara Rp1,5 juta hingga Rp2,5 juta per bulan, menyesuaikan dengan tingkat ketinggian lokasi kerja. Saat ini, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Jabar telah memelopori reboisasi di lahan seluas 12 hektare dengan melibatkan 12 orang warga.

“Masing-masing digaji Rp1,5 juta per bulan dan akan diberikan 3–4 ekor domba,” ujarnya.

Selain itu, lahan gundul seluas sekitar 200 hektare di kawasan TNGC yang selama ini terbengkalai juga akan direboisasi secara bertahap.

Pemprov Jabar juga akan mengevaluasi perizinan pengelola wisata di kawasan TNGC. Dedi menegaskan, pemegang izin wajib mematuhi batasan yang telah ditetapkan.

“Kalau izinnya 2 hektare ya 2 hektare. Jangan izin formalnya 2 hektare, tapi pembangunan kawasannya 30 hektare. Ini harus dibenahi, termasuk pembatasan jalur dan aktivitas wisata,” tegasnya.

Ia juga meminta agar kawasan TNGC yang tidak diperuntukkan bagi kegiatan komersial benar-benar dijaga dan tidak dimasuki sembarangan.

“Ada kawasan tutupan gunung yang tidak boleh dimasuki. Itu harus dijaga serius, dan sekarang bupatinya sedang saya tugaskan,” katanya.

Selain aspek lingkungan, Pemprov Jabar berencana menjadikan 50 desa di sekitar TNGC sebagai desa prioritas pembangunan. Setiap desa akan mendapat bantuan awal Rp5 juta untuk pendataan kebutuhan.

“Selanjutnya desa-desa itu akan menjadi prioritas bantuan Pemprov Jawa Barat untuk menyelesaikan persoalan infrastruktur dasar,” pungkas Dedi.