Dedi Mulyadi Tegaskan Program Pemprov Jabar Tidak Bersifat Populisme, Tapi Soal Hak Dasar Masyarakat

INILAHKORAN.ID – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi meluruskan stigma publik, yang menyebut dirinya terlalu ambisius menjalankan program-program populer.

Ia menegaskan, kebijakan yang digulirkan Pemerintah Provinsi Jawa Barat bukanlah populisme murahan, melainkan upaya menuntaskan kebutuhan dasar masyarakat yang selama ini belum terpenuhi secara merata.

Dedi menyebut, seluruh program yang kini berjalan berangkat dari realitas lapangan dan keluhan warga yang menahun, bukan sekadar pencitraan kekuasaan.

"Hari ini ada wacana yang dikembangkan bahwa Gubernur Jawa Barat sangat ambisius terhadap program populis. Padahal yang kita kerjakan, yang kita selesaikan hari ini adalah kebutuhan dasar masyarakat dan itu layanan wajib yang harus dilaksanakan oleh pemerintah," tegas Dedi, Jumat 9 Januari 2025.

Ia menegaskan, negara dalam hal ini pemerintah daerah, tidak boleh abai terhadap layanan dasar. Pendidikan, misalnya, merupakan mandat konstitusional yang harus dipenuhi hingga jenjang SMA dan SMK, terutama untuk mencegah persoalan klasik yang terus berulang setiap musim penerimaan peserta didik baru.

"Kalau pemerintah provinsi tidak bangun sekolah, nanti teriak-teriak ketika penerimaan siswa baru karena ruang kelasnya tidak cukup," ucapnya.

Tak hanya pendidikan, Dedi juga menyoroti sektor kesehatan yang menurutnya harus diperkuat melalui integrasi layanan antara Puskesmas dan rumah sakit. Konektivitas sistem kesehatan dinilai krusial agar masyarakat memperoleh layanan cepat, mudah, dan berkesinambungan.

Persoalan kemiskinan ekstrem pun tak luput dari perhatian. Dedi menyinggung masih adanya ratusan ribu warga Jawa Barat yang belum menikmati akses listrik, kondisi yang dinilainya tak pantas terus dibiarkan di usia kemerdekaan Indonesia yang hampir delapan dekade.

"Kemudian kalau ada rakyat Jawa Barat ratusan ribu yang tidak punya jaringan listrik karena kemiskinan, lantas kita membiarkan Indonesia merdeka 80 tahun warganya tidak punya listrik. Itu kan pemerintah yang abai dan kita ingin menyelesaikannya," katanya.

Di sektor infrastruktur, Dedi menegaskan bahwa pembangunan irigasi, normalisasi sungai, dan perbaikan jalan bukan sekadar proyek fisik, melainkan fondasi utama bagi kesejahteraan dan keselamatan warga.

Ia menolak pola pembangunan setengah-setengah. Jalan, kata Dedi, harus dibangun permanen, dilengkapi penerangan dan drainase, agar berfungsi optimal dan berumur panjang.

"Kalau kita membangun jaringan jalan yang baik, tidak tambal-tambalan, tapi langsung diotmik, di beton, dilengkapi oleh penerangan jalan umum, membuat drainase, itu adalah kebutuhan dasar," imbuhnya.

Sisi lain, Dedi turut mengajak masyarakat untuk ikut menjaga hasil pembangunan serta mendukung agenda pemenuhan hak dasar warga Jawa Barat.

"Pemimpin adalah menyelesaikan seluruh problem masyarakat agar minimal kebutuhan dasarnya terselesaikan," tandasnya.