Gubernur Dedi Mulyadi Siapkan Uang Puluhan Juta untuk Perpisahan Sekolah Siswa, Ini Syaratnya...

INILAHKORAN, Bandung - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi bakal menyiapkan uang puluhan juta sebagai hadiah, untuk perpisahan sekolah siswa.

uang puluhan juta ini, merupakan hadiah lomba gelaran perpisahan yang dibikin kreatif, inovatif dan hemat biaya bagi siswa-siswi SMA/SMK se-Jawa Barat. 

Hadiahnya, nanti akan diberikan puluhan juta rupiah bagi juara satu hingga juara enam.

Perlombaan ini disampaikan langsung oleh Dedi Mulyadi di akun media sosial resminya. Adapun inisiatif lomba ini berawal dari adanya salah satu SMK di Bekasi, yang menggelar perpisahan dengan disemprot langsung oleh mobil pemadam kebakaran di halaman sekolah. 

"Anak-anakku di seluruh Jawa Barat perpisahan yang murah, tapi megah itu lah kebanggaan saya saat ini. Saya sangat menikmati videonya dan ternyata anak-anak Jabar kreatif dan memiliki prospek masa depan yang hebat," ujar Dedi, Rabu 7 Mei 2025.

Dedi mendorong, agar seluruh sekolah lainnya bisa turut mengikuti hal serupa dengan cara yang lebih kreatif dan hemat biaya. Nantinya, kata Dedi, akan ada hadiah uang tunai sejumlah puluhan juta bagi juara satu hingga enam. 

Dedi sendiri tidak merincikan lebih jelas mengenai mekanisme penjurian dan siapa saja pihak yang akan dilibatkan. Dia hanya mengatakan, akan melihat langsung di media sosial siswa dan pihak sekolah. 

"Untuk itu terus berkiprah berkarya. Video terheboh video perpisahan yang termurah akan mendapatkan hadiah Rp50 juta untuk juara pertama, Rp40 juta untuk juara kedua, Rp30 juta juara ketiga dan Rp20 juta juara keempat, Rp15 juta juara ke lima dan Rp10 juta juara ke enam," paparnya. 

"Pokoknya tayangan yang ditayangkan di akun medsos nanti akan diumumkan pokoknya terus berkarya biar murah tetap gagah," imbuhnya.

Seperti diketahui, Pemerintah Provinsi Jawa Barat secara tegas telah memberikan larangan terhadap kegiatan wisuda atau perpisahan berbiaya tinggi bagi siswa Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA)/Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).

Larangan ini dikeluarkan Pemerintah Provinsi Jawa Barat lewat Surat Edaran (SE) Nomor 42/PK.03.04/KESRA, yang disebarkan ke seluruh satuan pendidikan yang ada di Jabar yang dikeluarkan 30 April 2025 dan ditandatangani secara elektronik oleh Gubernur Dedi Mulyadi. 

Dalam SE itu, nomor satu poin C menerangkan bahwa seluruh sekolah PAUD, SD, SMP, SMA/SMK diminta tidak menyelenggarakan wisuda/perpisahan dan kegiatan yang bersifat seremonial dengan biaya tinggi. 

Meski demikian pada nomor ke empat menyatakan, Pemerintah Provinsi Jabar memperbolehkan kegiatan wisuda/perpisahan diselenggarakan apabila tidak menimbulkan beban biaya kepada orang tua/wali siswa.

Kegiatan tersebut juga harus dilaksanakan secara sederhana, bersifat kreatif, edukatif, dan mencerminkan nilai-nilai kebersamaan serta keberhasilan belajar. 

Pengamat Kebijakan Pendidikan sekaligus Dekan FPIPS UPI, Cecep Darmawan juga sangat setuju agar gelaran wisuda dan perpisahan ini tidak dengan biaya yang tinggi dan dibebankan kepada wali murid. Menurutnya, acara ini kurang mendidik. 

"Jadi saya termasuk yang tidak suka ya, acara wisuda-wisuda itu gebyar, itu nggak suka ya. Itu tidak kurang mendidik lah gitu ya. Wisuda itu harusnya suasana hikmat, dengan kesederhanaan, hikmat, nah itu wisuda," kata dia.

Selain itu, wisuda yang digelar oleh para pihak sekolah kerap kali dibuat dengan secara megah dan memakan biaya yang tinggi dan lebih banyak hura-huranya. Seharusnya, suasana perpisahan ini sebagai ajang refleksi. 

"Dan yang lebih penting lagi adalah forum atau dimensinya harus ada dimensi refleksi. Jadi bukan hura-hura, Itu bukan budaya pendidikan orang-orang itu ya. Apalagi setelah sudah, misalnya corat coret, bajunya, segala itu enggak boleh," kata dia. 

Cecep juga mendukung agar pemerintah turut bisa memperhatikan mengenai wisuda ini, sebab aturan ini perlu diperjelas agar para sekolah tidak lagi menggelar kegiatan yang sangat kental dengan diskriminatif ini.

Lebih lanjut, dirinya juga menyarankan agar pemerintah bisa menggratiskan kegiatan ini agar tidak ada beban terhadap orang tua sekaligus diskriminatif kepada siswa. Sehingga, peraturan khusus ini perlu ada. 

"Belum ada (aturan jelas larangan wisuda), makanya harus diatur, walaupun saya katakan aturannya itu ada, tapi itu pasti umum ya, misalnya ada peraturan menteri tentang kegiatan wisuda, satu bahwa wisuda itu harus dalam konteks pendidikan, inklusif, berbiaya murah, atau bahkan tidak berbiaya," pungkasnya.