Hanya Rp50 Ribu, Polres Cimahi Siapkan Ratusan Ton Beras SPHP untuk Bantu Masyarakat 

Polres Cimahi tengah gencar menghelat Gerakan Pangan Murah (GPM) sebagai upaya membantu masyarakat di tengah kondisi harga kebutuhan pokok yang kian melambung tinggi.

Hanya Rp50 Ribu, Polres Cimahi Siapkan Ratusan Ton Beras SPHP untuk Bantu Masyarakat 
Polres Cimahi tengah gencar menghelat Gerakan Pangan Murah (GPM) sebagai upaya membantu masyarakat di tengah kondisi harga kebutuhan pokok yang kian melambung tinggi.

INILAHKORAN, Cimahi - Polres Cimahi tengah gencar menghelat Gerakan Pangan Murah (GPM) sebagai upaya membantu Masyarakat di tengah kondisi harga kebutuhan pokok yang kian melambung tinggi.

beras medium misalnya, harganya kini menginjak angka Rp12 ribu per kilogram di sejumlah pasar tradisional dan pengecer. Bahkan, harga beras premium di pasar saat ini mencapai Rp16 ribu.

Melihat kondisi itu, Polres Cimahi telah menyiapkan beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) sebanyak 278 ton dengan harga yang jauh lebih murah dibandingkan harga beras di pasaran.

"Kami menyediakan 278 ton beras SPHP untuk Masyarakat dengan harga murah. Itu akan disalurkan lewat polsek-polsek, termasuk di Polres Cimahi," kata Kapolres Cimahi, AKBP Niko N. Adi Putra saat ditemui, Rabu 20 Agustus 2025.

Hingga saat ini, sebut Niko, pihaknya telah mendistribusikan beras SPHP tersebut sekitar 6 ton melalui kegiatan GPN yang dilaksanakan di Mapolres Cimahi selama sepekan ini dengan harga yang bahkan lebih murah daripada umumnya.

"Jadi kami sediakan paket beras isi 5 kilogram, per kilogramnya Rp10 ribu. Biasanya kan per paket itu Rp55 ribu, kalau sekarang kita jual Rp50 ribu," sebutnya.

Dikatakan Niko, ratusan ton beras tersebut harus dijual kepada Masyarakat dalam kurun waktu 2-3 bulan ke depan. Menurutnya, hal itu demi membantu Masyarakat yang membutuhkan beras murah di tengah kondisi ekonomi yang sedang melemah. 

"Kita targetkan 3 bulan selesai ya, termasuk di Polres. Jatah di Polres itu 20 ton, sudah kami salurkan 6 ton, jadi sisa 14 ton lagi," katanya.

Selain distribusi beras, pihaknya juga mewaspadai soal peredaran beras oplosan dengan takaran dan kualitas yang tidak standar. 

Salah satu upaya yang dilakukan pihaknya, yakni dengan membentuk satgas.

"Kita membentuk Satgas mengawasi peredaran beras yang tidak sesuai takaran," ucapnya.

"Nanti akan kami sampaikan kalau ditemukan ada pelanggarannya," tandasnya. ***


Editor : JakaPermana