Iswara Setuju Gagasan Dedi Mulyadi Soal Penyewaan Helikopter Layanan Kesehatan 

INILAHKORAN.ID - Wakil Ketua DPRD Jawa Barat, MQ Iswara menyambut positif gagasan Gubernur Dedi Mulyadi, yang berencana akan menyewa Helikopter guna menunjang operasional RSUD di wilayah selatan.

Menurutnya, informasi yg didapat, rencana tersebut bukan untuk kepentingan pribadi gubernur, melainkan untuk menjawab persoalan klasik layanan kesehatan di daerah terpencil, khususnya di kawasan Jabar selatan, yang dinilainya merupakan usulan bagus.

"Helikopter ini bukan untuk gubernur. Ini untuk mengangkut dokter spesialis ke rumah sakit yang membutuhkan," ujar Iswara dikutip Selasa 24 Februari 2026.

Ia menerangkan, bahwa Pemprov Jabar sendiri telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp49 miliar untuk peningkatan layanan kesehatan di sejumlah RSUD wilayah selatan, seperti RSUD Jampang Kulon Kabupaten Sukabumi dan RSUD Pameungpeuk Kabupaten Garut. Anggaran itu difokuskan pada penambahan ruang dan fasilitas pelayanan.

"Rp49 miliar itu sudah dialokasikan untuk pelayanan kesehatan, khususnya di RSUD Jampang Kulon dan Pameumpeuk. Itu sudah jelas peruntukannya," ucapnya.

Terkait Helikopter, Iswara menjelaskan, hingga saat ini belum ada penganggaran. Gagasan tersebut masih sebatas usulan gubernur dan akan dibahas bersama dinas terkait serta Badan Anggaran (Banggar) DPRD.

"Helikopternya bukan beli, tapi sewa. Pak Gubernur baru menyampaikan usulan. Nanti kami bahas di DPRD," katanya.

Menurutnya, konsep penyewaan Helikopter justru lebih fleksibel karena bisa digunakan menjangkau berbagai wilayah yang jauh, tidak hanya Jampang Kulon dan Pameungpeuk, tetapi juga daerah lain seperti selatan Tasik selatan, Cianjur selatan maupun Bogor Barat.

"Informasinya sewanya selama satu tahun. Jadi bisa dipakai ke beberapa daerah yang membutuhkan dokter spesialis atau bahkan peralatan medis tertentu," tuturnya.

Iswara membenarkan, bahwa ide pengadaan Helikopter sebenarnya bukan hal baru di Jawa Barat. Pada masa gubernur sebelumnya, wacana serupa pernah muncul, namun kandas dalam pembahasan.

"Dulu memang pernah ada usulan Helikopter, tapi itu untuk operasional gubernur. Itu tidak lolos. Sekarang beda, ini murni untuk layanan kesehatan dan mengangkut dokter spesialis ke daerah yang jauh dan sulit aksesnya," ungkapnya.

Iswara memastikan, DPRD Jabar akan mengkaji efektivitas dan urgensi penyewaan Helikopter tersebut, sebelum memberikan persetujuan untuk anggarannya.

"Intinya, kalau memang untuk kepentingan pelayanan masyarakat dan bisa mempercepat akses dokter spesialis ke wilayah terpencil, tentu kita dapat menyetujui," tandasnya.

Sebelumnya, Dedi Mulyadi mengutarakan idenya dalam memperkuat layanan kesehatan di wilayah selatan Jabar, dengan menyewa Helikopter untuk kebutuhan medis, mendukung operasional RSUD Jampang Kulon dan RSUD Pameungpeuk.

Gagasan tersebut mencuat setelah Direktur RSUD Jampang Kulon, Lusi Apriani membeberkan sulitnya mempertahankan tenaga medis, terutama dokter spesialis, yang enggan bertugas di wilayah dengan akses jauh dan medan berat.

Fenomena dokter meninggalkan daerah terpencil menjadi problem klasik pemerataan layanan kesehatan di Jawa Barat. Dedi Mulyadi memilih merespons dengan pendekatan mobilitas udara, bukan sekadar insentif administratif.

"Atau perlu saya siapin heli? Ada helipad di situ enggak? Nanti saya mau kontrak sama heli, status kontraknya gubernur aja. Di mana heli itu nanti digunakan untuk dokter kunjungan. Itu termasuk untuk angkut pasien yang harus diangkut ke rumah sakit," ucapnya.

Skema yang disiapkan, Dinas Kesehatan akan menyewa Helikopter selama satu tahun dengan sistem on call. Armada tersebut diproyeksikan khusus untuk kebutuhan medis, mengantar dokter spesialis kunjungan sekaligus mengevakuasi pasien rujukan dari wilayah selatan dengan cakupan luas dan akses geografis menantang.

"Dinas Kesehatan nanti sewa heli setahun, on call. Nanti Rumah Sakit Jampang Kulon, Rumah Sakit Pameungpeuk, dilengkapi helipad dan Pemprov akan menyewa heli," ujarnya.

Dedi menepis anggapan bahwa penyewaan Helikopter akan menjadi fasilitas pribadi kepala daerah. Ia menegaskan, kebijakan ini murni untuk kepentingan percepatan layanan kesehatan dan menjawab disparitas akses di wilayah selatan Jabar.

"Bukan untuk kepentingan gubernur, keliling naik heli, tapi untuk kepentingan paramedis menggunakan heli sebagai sarana cepat menangani pasien dan agar dokter-dokter spesialis itu mau berkunjung ke sana," tandasnya.