Kejar Target MBG Nasional, Pemprov Jabar Buka Opsi Sewakan Aset Tanah untuk SPPG

INILAHKORAN.ID – Pemprov Jawa Barat mengambil langkah agresif dalam mempercepat pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). 

Seluruh aset tanah milik Pemprov Jabar resmi dibuka untuk dimanfaatkan sebagai lokasi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG, guna mengejar target layanan gizi bagi jutaan penerima manfaat.

Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat, Herman Suryatman, menyatakan bahwa kebijakan tersebut telah disepakati bersama Badan Gizi Nasional (BGN). Pemanfaatan aset dilakukan melalui skema pinjam pakai dengan jangka waktu maksimal lima tahun dan dapat diperpanjang sesuai ketentuan.

"Penyediaan tanah untuk pembangunan SPPG, perjanjian pinjam pakai dengan BGN maksimal 5 tahun dan dapat diperpanjang sesuai ketentuan," ujar Herman di Kota Bandung, Selasa 16 Desember 2025.

Kebijakan ini menandai komitmen Pemprov Jabar untuk tidak hanya menjadi pelaksana teknis, tetapi juga penyedia infrastruktur utama dalam menyukseskan program strategis nasional tersebut. Penyediaan lahan dipandang krusial mengingat kebutuhan dapur MBG tersebar hingga ke tingkat kecamatan dan desa.

Selain membuka akses aset daerah, Pemprov Jabar juga memperkuat kelembagaan melalui pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Penyelenggaraan Program MBG di tingkat kabupaten dan kota. Satgas ini menjadi ujung tombak koordinasi lintas sektor dalam pelaksanaan MBG di daerah.

Pembentukan Satgas tersebut telah memiliki dasar hukum melalui Keputusan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi yang ditandatangani beberapa waktu lalu.

"Sudah ada Kepgub Jabar 526/Kep.465-DKPP/2025 Satgas Percepatan Penyelenggaraan Program MBG Daerah Provinsi Jabar tanggal 12 Agustus 2025," ucapnya.

Herman mengungkapkan, progres pembentukan Satgas di daerah menunjukkan tren positif. Dari total 27 kabupaten dan kota di Jawa Barat, mayoritas telah merespons kebijakan percepatan tersebut.

"Per 1 Desember 2025 sudah ada 21 kabupaten/kota memiliki Satgas MBG, yang masih berproses enam kabupaten/kota; Kabupaten Bekasi, Kabupaten Bogor, Cianjur, Majalengka, Kabupaten Tasik, Kota Bandung," tuturnya.

Sementara itu, dari sisi operasional, jumlah dapur MBG di Jawa Barat terus bertambah. Berdasarkan data Badan Gizi Nasional, hingga 21 November 2025 tercatat sebanyak 3.603 SPPG telah aktif beroperasi di berbagai wilayah. Angka tersebut mendekati target keseluruhan tahun 2025 yang ditetapkan sebanyak 4.683 SPPG.

Tak hanya dari sisi infrastruktur, potensi penerima manfaat MBG di Jawa Barat juga menjadi yang terbesar secara nasional. Data per 21 November 2025 menunjukkan total potensi penerima mencapai lebih dari 14 juta jiwa.

"Sedangkan, kelompok potensi penerima manfaat MBG pada 21 November 2025, total potensi di Jabar sebesar14.007.142 jiwa dengan rincian: siswa 11,3 juta jiwa, balita 2,58 juta jiwa, ibu hamil 68 ribu jiwa, ibu menyusui 4 ribu jiwa," kata Herman.

Dengan skala penerima manfaat dan kesiapan infrastruktur yang terus digenjot, Jawa Barat diposisikan sebagai daerah kunci dalam keberhasilan Program Makan Bergizi Gratis secara nasional.