Larangan Siswa Bawa Motor Diapresiasi Kapolri, Dedi Mulyadi: Sekolah Bentuk Karakter

Kebijakan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi yang melarang pelajar membawa sepeda motor ke sekolah mendapat dukungan dari Kapolri Listyo Sigit Prabowo.

Larangan Siswa Bawa Motor Diapresiasi Kapolri, Dedi Mulyadi: Sekolah Bentuk Karakter
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi./INILAHKORAN-Yuliantono

INILAHKORAN.ID - Kebijakan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi yang melarang pelajar membawa sepeda motor ke sekolah mendapat dukungan dari Kapolri Listyo Sigit Prabowo. Aturan tersebut dinilai sebagai langkah penting dalam menanamkan disiplin dan tanggung jawab sejak dini kepada siswa.

Kapolri menilai, kebijakan itu menjadi contoh konkret upaya pembentukan kedisiplinan di lingkungan pendidikan. larangan membawa motor bahkan diperkuat melalui surat pernyataan bermaterai yang harus ditandatangani siswa sebagai bentuk komitmen untuk mematuhi aturan sekolah.

Menanggapi apresiasi tersebut, Dedi menegaskan bahwa kebijakan tersebut bukan sekadar membatasi penggunaan kendaraan, melainkan bagian dari strategi membangun karakter generasi muda sejak awal mereka memasuki lingkungan pendidikan.

"Surat pernyataan tersebut juga wajib ditandatangani oleh orang tua. Jika siswa terbukti melanggar poin-poin dalam surat tersebut, maka mereka harus siap meninggalkan sekolah," ujar Dedi dikutip Kamis, 5 Maret 2026.

Menurut Dedi, pendidikan tidak boleh hanya berorientasi pada capaian akademik, tetapi juga harus menyentuh aspek perilaku dan sikap siswa, baik di dalam maupun di luar lingkungan sekolah.

"Pendidikan itu untuk membentuk karakter. Apabila ada siswa seperti ini, kami mencabut subsidi dan mereka harus keluar dari sekolahnya," ucapnya.

Ia menjelaskan, larangan membawa sepeda motor hanya satu bagian dari rangkaian aturan kedisiplinan yang diterapkan. Aturan lain mencakup larangan menggunakan knalpot bising, mengonsumsi minuman keras, hingga merokok bagi pelajar.

Selain untuk membentuk perilaku, kebijakan ini juga ditujukan untuk mengurangi kekacauan lalu lintas yang kerap melibatkan pelajar.

Dedi menilai ketertiban lalu lintas merupakan indikator penting dalam menilai tingkat peradaban suatu daerah. Pelanggaran yang dibiarkan, menurutnya, dapat memicu ketidakteraturan yang lebih luas dan berpotensi menimbulkan tindak kriminal.

"Saat ini banyak mereka yang menggunakan sepeda motor tidak pakai helm, knalpot brong, plat nomornya ngaco, semua itu mereka nilai itu tidak ada masalah," katanya.

Ia pun mengajak masyarakat Jawa Barat untuk bersama-sama membangun budaya tertib berlalu lintas sebagai bagian dari upaya menciptakan daerah yang lebih beradab.

"Kalau lalu lintasnya tertib, maka daerah itu adalah daerah beradab," tandasnya.***


Editor : JakaPermana