Pagar Laut di Tangerang Masih Berdiri Kokoh, Aktivis Nelayan Soroti Kelalaian Pemerintah

INILAHKORAN - Kontroversi terkait keberadaan pagar bambu di wilayah perairan utara Banten kembali mencuat. Aktivis nelayan asal Banten, Kholid Maqdir, menegaskan bahwa pagar laut yang selama ini ramai diperbincangkan masih berdiri tegak dan belum dibongkar.

Berdasarkan pantauan sejumlah titik di Desa Lontar, Kabupaten Tangerang, pagar laut tersebut tampak masih terbentang meski sebagian mengalami kerusakan.

"Ini bukan sekadar rumor. Fakta di lapangan, pagar ini memang belum dibongkar," ujar Kholid dalam pernyataannya.

Di tengah derasnya ombak di utara Pulau Jawa, pagar bambu di kawasan Kronjo tetap terlihat menjulang. Meski demikian, beberapa bagian tampak patah, yang menurut Kholid justru memperparah kondisi lingkungan laut.

“Kalau bicara kebersihan laut, sekarang sudah tidak bisa dibilang bersih lagi,” ucapnya.

Setelah sempat tenggelam dari sorotan, isu pagar laut kembali viral berkat investigasi yang dilakukan oleh Kholid bersama sejumlah jurnalis dan pembuat konten. Mereka menelusuri keberadaan pagar yang membentang dari Desa Lontar di Kecamatan Kemiri hingga Desa Muncung di Kecamatan Kronjo, bahkan menjalar ke wilayah perairan Kabupaten Serang.

Menurut Kholid, pagar laut ini mencerminkan dua hal: semangat masyarakat pesisir dalam menjaga wilayahnya dan kegagalan pemerintah dalam menangani persoalan yang sudah lama terjadi. Ia melontarkan kritik keras kepada pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, menyayangkan lambannya respon terhadap masalah ini.

“Pagar bambu di laut saja tidak bisa dibereskan, bagaimana mau bicara soal kedaulatan negara?” sindir Kholid tajam.

Lebih lanjut, ia menuduh pemerintah hanya bergerak cepat ketika ada kepentingan ekonomi yang menguntungkan elite tertentu. “Bukan karena peduli rakyat, tapi karena ingin berbagi keuntungan dengan korporasi,” tambahnya.

Kholid pun mengingatkan bahwa ketidakpedulian pemerintah terhadap isu-isu seperti ini bisa berujung pada hilangnya kepercayaan rakyat terhadap negara. “Jangan sampai masyarakat mulai melihat negara sebagai pihak yang menindas. Kalau rakyat sudah murka, bisa bahaya,” pungkasnya.