Ribuan Rumah Menanti Sentuhan Perbaikan

Rumah yang layak bukan sekadar tempat berteduh. Bagi keluarga yang menempatinya, kondisi rumah juga berkaitan dengan kesehatan dan kualitas hidup sehari-hari. Karena itu, Pemerintah Kota Bogor terus memperluas intervensi terhadap rumah tidak layak huni. 

Dinas Perumahan dan Permukiman (Disperumkim) Kota Bogor menggelar sosialisasi Bantuan Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), Bantuan Sosial Tunai (BST), Bantuan Sosial Tidak Tunai (BSTT), serta program bedah rumah Kota Bogor Tahun Anggaran 2026 di Amanuba Hotel and Resort Rancamaya, Kecamatan Bogor Selatan, Rabu (23/9). 

Wali Kota Bogor Dedie A Rachim mengatakan, sosialisasi tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat tata kelola penanganan bedah rumah dan RTLH di Kota Bogor.

Menurutnya, intervensi terhadap rumah tidak layak huni berasal dari berbagai sumber pembiayaan. Selain Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bogor, terdapat Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) serta dukungan Corporate Social Responsibility (CSR) dari sejumlah lembaga.

Secara keseluruhan, terdapat 2.909 unit rumah yang akan mendapatkan intervensi melalui berbagai program tersebut.

“Tentu kami menginginkan kasi Kemas, lurah, camat dan semuanya memahami bahwa semua bantuan ini harus memenuhi persyaratan administrasi,” ungkap Dedie didampingi Kepala Disperumkim Kota Bogor Chusnul Rozaqi.

Bagi Pemkot Bogor, jumlah rumah yang akan dibantu bukan satu-satunya hal yang penting. Ketepatan data dan tata kelola menjadi bagian yang tidak bisa dipisahkan agar bantuan berjalan transparan, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Dedie menyebut bantuan tersebut memiliki bentuk dan nilai yang beragam. Program bedah rumah, misalnya, memberikan bantuan hingga Rp100 juta untuk satu rumah. Sementara bantuan RTLH berada di kisaran Rp10 juta hingga Rp20 juta, sedangkan BSPS rata-rata sebesar Rp20 juta.

Sumber bantuan pun datang dari berbagai pihak, mulai dari BSPS, program RTLH, Rutilahu Provinsi, Tirta Pakuan, hingga bantuan dari perorangan dan korporasi. “Banyak bantuannya, tapi yang penting datanya,” kata Dedie.

Intervensi juga akan diperluas. Pemkot Bogor tengah menginventarisasi sekitar 2.000 titik rumah yang memiliki korelasi dengan penderita tuberkulosis (TBC), melalui kerja sama dengan Kementerian Kesehatan dan Kementerian Perumahan.

Dengan tambahan program tersebut, Dedie memperkirakan total rumah yang akan menjadi sasaran intervensi di Kota Bogor pada tahun ini mencapai 4.909 unit.

Program itu kini masih dalam proses pendataan. Validitas data menjadi perhatian agar bantuan benar-benar menyasar rumah dan keluarga yang membutuhkan. “Ini akan dilaksanakan tahun ini, tapi harus valid datanya,” tegas Dedie. (rizki mauludi/gin)