Bandung di Persimpangan Mobilitas, BRT vs Kendaraan Pribadi

INILAHKORAN.ID - Pagi di Kota Bandung kerap datang bersama deru mesin kendaraan. Sepeda motor berseliweran, mobil-mobil melaju pelan, menganyam kemacetan yang seolah menjadi ritme sehari-hari. 

Di tengah arus itu, Bus Rapid Transit (BRT) Bandung Raya siap menjadi alternatif. Pembangunannya dipastikan dimulai pada 2026, dengan target operasional penuh pada 2028. 

BRT Bandung Raya diharapkan menjadi solusi kemacetan yang kerap melanda Kota Bandung. Lantas, siapkan warga dengan kehadiran BRT?

Berbagai data menyebutkan, warga Kota Bandung masih setia pada kendaraan pribadi. Lebih dari 85 persen perjalanan harian masih disumbang motor dan mobil. 

Ini menjadi pekerjaan rumah. Perubahan, ternyata, bukan hanya soal jalan atau bus, tapi tentang budaya, kebiasaan, dan pilihan yang melekat pada masyarakat.

Jumlah Kendaraan Bermotor Kota Bandung

Jumlah kendaraan bermotor di Kota Bandung per April 2025 mencapai 2,39 juta unit, menurut data Electronic Registration and Identification (ERI) Korlantas Polri:

• Sepeda motor: 1,81 juta unit
• Mobil penumpang: 478,99 ribu unit
• Mobil bermuatan: 90,01 ribu unit
• Bus: 6.490 unit
• Kendaraan khusus (ransus): 984 unit

Angka-angka itu seperti bayangan dominasi kendaraan pribadi, sementara bus dan angkot tetap menjadi pemain minor. Kota dengan jalan yang berliku dan padat ini menunggu pilihan alternatif yang benar-benar bisa mengalir bersama warga.

sosiolog Garlika Martanegara menilai, BRT Bandung Raya menyimpan potensi untuk mengurai kemacetan, tetapi perjalanan menuju moda transportasi pilihan utama warga tidaklah mudah.

Menurut Garlika, ada dua pekerjaan rumah yang harus diselesaikan pemerintah:

- Kenyamanan Infrastruktur

“Yang jelas pertama harus nyaman,” kata Garlika. Pengalaman TransJakarta menunjukkan, halte, bus, dan fasilitas nyaman mampu menarik minat warga.

- Perilaku dan Budaya Warga

“Orang Bandung itu masih ada yang menganut, mending pakai mobil sendiri deh, lebih gaya, lebih keren,” ujarnya. Kota yang relatif kecil dengan jarak tempuh pendek membuat warga tidak merasa terdesak berpindah ke transportasi massal.

Tak Cukup Hanya Infrastruktur

Rencana pembangunan BRT Bandung Raya mencakup 38 halte, 7 depo, 25 ruas jalan, dan 35 jalur dedicated lane, dengan anggaran Rp1,3 triliun dari World Bank dan AFD, dikelola Kemenhub. Pembangunan masif dijadwalkan mulai 2026, dengan target operasional penuh awal 2028.

Namun, pembangunan infrastruktur saja tidak cukup. Sony Sulaksono Wibowo, pengamat transportasi dari ITB, menekankan prinsip dasar transportasi perkotaan: memindahkan orang, bukan mobil.

“Kalau kita masih berpikir bagaimana mobil bisa bergerak lancar, kemacetan tidak akan pernah selesai,” ujarnya.

Sony menegaskan beberapa hal penting agar warga beralih ke transportasi publik:

• Integrasi Moda Transportasi: BRT harus terhubung dengan jaringan feeder yang baik.
• Kenyamanan, Keamanan, dan Keterjangkauan: Layanan harus memadai agar warga mau berpindah.
• Keteladanan Pejabat Publik dan Masyarakat Mampu: Budaya angkutan umum harus dimulai dari teladan.

Hingga kini, Kota Bandung belum memiliki budaya angkutan umum yang kuat. Banyak pejabat publik dan kelompok masyarakat mampu masih enggan menggunakan bus atau angkot, membuat pola perjalanan warga tetap terjebak di dominasi kendaraan pribadi.

Data tren moda transportasi dan wawasan para ahli menunjukkan satu hal jelas: BRT Bandung Raya memiliki peluang mengubah wajah mobilitas Kota Bandung.

Namun keberhasilan program ini tergantung pada kenyamanan layanan, budaya warga, dan konsistensi pemerintah. (yogo triastopo/yuliantono) ***