Dedi Mulyadi Minta Desa dan Kecamatan Aktif Tangani Warga, Tak Perlu Tunggu Gubernur

INILAHKORAN, Bandung - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi kembali menegaskan pentingnya membangun solidaritas sosial dari bawah. Hal itu ia sampaikan usai berdialog langsung dengan warga di pos pengaduan Lembur Pakuan, Kabupaten Subang, Senin 6 Oktober 2025.

Dalam kesempatan itu, Dedi Mulyadi menerima keluhan seorang ibu asal Desa Kroya, Kabupaten Indramayu. Dengan nada pelan, ibu tersebut menceritakan anaknya yang menderita penyakit jantung bawaan, namun tak bisa berobat ke Jakarta karena terkendala ongkos.

“Masalahnya apa?” tanya Dedi.
“Penyakitnya jantung, bolongnya dua,” jawab sang ibu.
“Terus sekarang anaknya di mana? Ibu punya BPJS?” lanjut Dedi.
“Punya,” kata ibu itu.
“Terus masalahnya apa?” tanya Dedi lagi.

Sang ibu mengaku sudah melapor ke pemerintah desa dan kecamatan, namun tak mendapat respons.

“Sudah, tapi nggak diurus,” ucapnya lirih.

Mendengar pengakuan itu, Dedi menilai persoalan seperti ini seharusnya bisa ditangani di tingkat desa atau kecamatan, tanpa harus menunggu campur tangan gubernur.

“Nih, dari Indramayu, Pak Luki. Kalau di desanya dibuat layanan pengaduan seperti ini, kalau di kecamatannya dibuat layanan pengaduan seperti ini, kalau di kabupatennya dibuat layanan pengaduan seperti ini, maka masalah seperti ini bisa diselesaikan di daerahnya masing-masing. Tidak mesti numpuk harus ke gubernur,” ucap Dedi.

Menurut Dedi, pengalaman semacam ini menjadi dasar dari Gerakan Rereongan Sapoe Sarebu (Poe Ibu) — sebuah ajakan gotong royong sosial agar warga menyisihkan Rp1.000 per hari untuk membantu sesama.

“Tujuannya untuk membantu orang-orang yang mengadu seperti ini agar diselesaikan di desa, di kecamatan, dan di kabupatennya masing-masing dengan gerakan sosial warga,” katanya.

Dedi menegaskan, gerakan ini bukan pungutan untuk pemerintah provinsi, melainkan mendorong inisiatif lokal berbasis empati.

“Jadi bukan ngumpulin uang buat gubernur. Di desanya bikin kotak bantu warga yang susah. Di kecamatan bikin kotak bantu warga yang susah. Di kabupaten, bupati wali kotanya bikin kotak bantuan warga yang susah,” tegasnya.

Ia berharap dengan semangat rereongan, masalah sosial bisa ditangani lebih cepat tanpa menunggu proses birokrasi panjang.

“Sehingga bisa diselesaikan di desanya masing-masing,” ujarnya.

Dedi pun meminta petugas untuk segera mencatat dan menindaklanjuti aduan ibu tersebut.

“Nanti ditanganin, ibu ya. Tapi antri, kasihan petugasnya karena terlalu banyak. Terima kasih,” pungkasnya.