Ketua DPRD dan Aliansi Ummat Islam Aswaja Siap Jaga Bogor Tetap Kondusif
Ketua DPRD Kota Bogor Adityawarman Adil bertemu dengan rombongan Aliansi Ummat Islam Aswaja Kota Bogor. Rombongan merupakan perwakilan ormas pecinta habaib dari 6 kecamatan di Kota Bogor.
Berita Terkini, Eksklusif di Channel WhatsApp Inilahkoran.id
INILAHKORAN, Bogor - Ketua DPRD Kota Bogor Adityawarman Adil bertemu dengan rombongan Aliansi Ummat Islam Aswaja Kota Bogor. Rombongan merupakan perwakilan ormas pecinta habaib dari 6 kecamatan di Kota Bogor.
"Kami datang untuk diskusi membuat Kota Bogor yang tetap kondusif," ungkap Koordinator Aliansi Ummat Islam Aswaja Kota Bogor Asep Abdul Qodir dalam keterangan tertulis pada Kamis 7 Agustus 2025.
Asep memaparkan, urgensi diskusi dengan Ketua DPRD Kota Bogor, guna mencegah terjadinya kegaduhan antar ormas Islam seperti yang terjadi di Pemalang belum lama ini.
"Kami sangat prihatin dengan kejadian di Pemalang. Kegaduhan seperti itu bisa jadi bukan hanya di Pemalang," tutur Asep.
Menurutnya, Kota Bogor sudah ditemukan indikasi ke arah sana. Sejauh ini indikasinya masih kecil tapi kalau dibiarkan akan membesar.
''Jangan sampai Kota Bogor jadi kisruh. Bogor harus dijaga agar tetap nyaman, tentram dan kondusif," tegas Asep.
Dalam kesempatan tersebut Asep menyerahkan kepada Ketua DPRD Kota Bogor Adityawarman Adil surat petisi penolakan terhadap ormas tertentu di Kota Bogor. Asep juga meminta bantuan Adityawarman agar surat tersebut diteruskan ke Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan MUI Kota Bogor.
Ketua DPRD Kota Bogor, Adityawarman Adil menekankan, sepakat bahwa Kota Bogor harus kondusif.
"Kota Bogor yang kondusif tentu akan kita pelihara. Semua mukmin bersaudara. Karena itu bila ada permasalahan, kita akan cari solusinya," ungkap Adityawarman yang merupakan politisi dari Partai Keadilan Sejahtera ini pada Kamis 7 Agustus 2025.
Ia menyarankan agar aliansi juga menyampaikan aspirasinya tersebut kepada Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Bogor.
"Kita punya MUI. MUI bisa mengeluarkan fatwa. Fatwa MUI menjadi rujukan bagi Forkopimda", pungkas Adityawarman.
Editor : Ahmad Sayuti


