Lewat Surabi, Pemkot Bandung Targetkan Birokrasi Lebih Melayani dan Transparan

INILAHKORAN, Bandung - Pemkot Bandung meluncurkan sistem reformasi birokrasi terintegrasi atau Surabi. Peluncuran menjadi langkah awal untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan dan melayani.

Langkah tersebut, sejalan dengan arahan pemerintah pusat melalui surat edaran menteri PANRB nomor 6 tahun 2025 yang menekankan pentingnya penerapan digital governance menuju human-based governance yakni birokrasi yang berpihak pada masyarakat.

Sekda Kota Bandung Iskandar Zulkarnain menegaskan, reformasi birokrasi merupakan proses jangka panjang yang membutuhkan komitmen dan inovasi berkelanjutan.

"reformasi birokrasi harus kita maknai sebagai proses berkelanjutan. Butuh komitmen, konsistensi dan kerja nyata di lapangan. Jangan berhenti hanya pada administrasi atau simbolik," kata Iskandar Zulkarnain pada Rabu 10 September 2025.

Ia menyebut, reformasi dilakukan melalui dua pendekatan utama yakni reformasi birokrasi general yang fokus pada pembenahan internal sistem dan reformasi birokrasi tematik yang menyasar isu-isu prioritas nasional yang berdampak langsung ke masyarakat.

Kata ia, ada enam tema dalam RB tematik yang diusung yakni pengentasan kemiskinan, peningkatan investasi, hilirisasi industri, peningkatan layanan kesehatan, ketahanan pangan nasional dan peningkatan akses dan mutu pendidikan.

Dalam tiga tahun terakhir dituturkannya, Pemkot Bandung meraih predikat A dalam pelaksanaan reformasi birokrasi. Namun, pihaknya menegaskan, capaian tersebut belum menjadi akhir.

"Predikat A adalah bukti bahwa kita berada di jalur yang benar. Tapi ini baru permulaan. Kita harus terus berinovasi, menjaga integritas, dan menumbuhkan budaya kerja profesional," ucapnya.

Asisten Administrasi Umum Setda Kota Bandung Tono Rusdiantono menyebut, capaian reformasi birokrasi Kota Bandung pada 2024 meningkat menjadi 88,02 poin, naik 4,44 poin dibanding tahun sebelumnya. Meski demikian, peringkat Kota Bandung masih berada di posisi ketiga di Jawa Barat, di bawah Kota Bogor dan Kabupaten Sumedang.

Menurutnya, aplikasi Surabi akan melibatkan seluruh perangkat daerah mulai dari badan, dinas hingga kecamatan dalam pengukuran dan pelaksanaan reformasi birokrasi.

"reformasi birokrasi harus menjadi budaya kerja. Ini juga berdampak langsung terhadap besaran TPP ASN, karena indeks reformasi birokrasi menjadi salah satu komponen penentunya," kata Tono Rusdiantono.

Sementara itu, Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi Jawa Barat Yulia Dewita turut mengapresiasi capaian Kota Bandung. Menurutnya, ada progres yang menunjukkan keseriusan pemerintah kota dalam mendorong reformasi birokrasi.

"Kota Bandung bisa meningkat dari tahun 2023 ke 2024. Ini sebagai bentuk nyata bahwa pemerintah di Kota Bandung terus mengakselerasi birokrasi," kata Yulia Dewita.