Mad Hasan Pusing Tujuh Keliling, 14 Ribu Warga Cipinang Belum Tersentuh Kompensasi Penutupan Tambang Parung Panjang

INILAHKORAN, Bandung — Wajah Mad Hasan tampak kusut. Tatapan matanya kosong menatap halaman Kantor Bupati Bogor, Senin siang yang terik itu. Di tangannya, map berisi daftar nama warganya yang belum diverifikasi penerima kompensasi ia genggam erat.

Hari itu, Pemprov Jawa Barat menyerahkan bantuan kepada warga terdampak penutupan tambang Parung Panjang, Cigudeg, dan Rumpin. Tapi bagi Kepala Desa Cipinang itu, upacara penyerahan bukan kabar gembira, justru luka yang makin terbuka.

Dari 17 ribu warga desanya yang hidup sepenuhnya dari sektor tambang, hanya 3.116 orang yang terdata dan menerima kompensasi. Artinya, hampir 14 ribu jiwa belum tersentuh bantuan sama sekali.

“Jujur, Desa Cipinang secara pendapatannya semua itu hasil tambang. Yang sopir, kuli, yang warung, ganjur bukan orang mana-mana. Memang jelas asli warga pribumi semua,” kata Mad Hasan, menahan nada getir di suaranya.

Cipinang bukan sekadar titik di peta Kecamatan Rumpin, Kabupaten Bogor. Ia adalah desa yang hidup dari denyut mesin tambang. Dari pagi hingga malam, suara truk, batu pecah, dan debu adalah musik keseharian warga.

Namun kini, ketika tambang ditutup sementara demi penataan kawasan, suasana desa berubah muram. Warung-warung sepi, bengkel truk tutup, dan banyak pria muda hanya duduk di teras rumah tanpa pekerjaan.

Mad Hasan menuturkan, sejak kebijakan itu diberlakukan, pendapatan warga ambruk.

“Ini tidak merata. Masih banyak orang yang enggak dapat dibanding orang yang dapat,” keluhnya.

Ia menegaskan, pembatasan jumlah penerima bantuan membuat persoalan makin pelik.

“Kalau dibatas, ini juga akan jadi masalah. Kalau seumpama kita pendataan (dibatasi), enggak bakal kelar dalam satu minggu karena jumlahnya banyak banget,” ujarnya.

Meski kecewa, Mad Hasan tetap berusaha rasional. Ia memahami bahwa keputusan penutupan tambang diambil demi kepentingan jangka panjang. Namun di saat bersamaan, ia dihimpit kegelisahan.

“Anggaplah buat meredakan masyarakat, karena ini ada kebijakan dari Pak Gubernur. Setelah mungkin dalam jangka tiga bulan, yang diharapkan sama masyarakat memang pengen dibuka kembali (tambang),” harapnya.

Jika tambang tak kunjung dibuka, Mad Hasan khawatir gelombang pengangguran akan meluas.

“Pengangguran berat. Dulu mah iya, yang petani memang ada sawahnya. Sekarang sudah semua lahan milik perusahaan (tambang),” ucapnya lirih.

Bagi warga Cipinang, tambang bukan sekadar tempat kerja. Ia adalah sumber penghidupan yang mengalir dari generasi ke generasi. Nurjaya, warga berusia 65 tahun, mengaku bersyukur atas bantuan yang diberikan pemerintah. Namun hatinya tetap terpaut pada pekerjaan lamanya di tambang, tempat ia mencari nafkah selama 15 tahun terakhir.

“Anak saya yang di pesantren jadi berhenti karena tidak ada biaya sekolah, jajan. Memang yang bagus tambang dibuka kembali,” katanya pelan.

Baginya, hidup dari tambang lebih baik daripada menunggu bantuan yang tak pasti. Bahkan ketika disinggung soal banyaknya korban tewas akibat truk tambang, Nurjaya tak goyah.

“Istilahnya nasib ti Gusti Allah. Tambang ditutup atau jalannya ditutup, tetap takdirnya,” ujarnya dengan pasrah.

Namun dari sisi pemerintah, keputusan menutup tambang Parung Panjang bukan tanpa alasan.

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menilai, sektor tambang di kawasan itu telah menimbulkan ketimpangan ekonomi yang tajam dan kerusakan lingkungan yang parah.

“Kehadiran tambang Parung Panjang tidak memberikan dampak positif bagi masyarakat. Petugas keamanan resmi perusahaan tambang pun cuma digaji Rp1,6 juta per bulan,” ujarnya.

Ia menegaskan, bila dibiarkan, tambang hanya melahirkan “kerusakan alam dan disparitas kemiskinan, yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin.”

Untuk itu, Pemprov Jabar akan menggandeng pakar ITB dan IPB guna menata ulang kawasan tambang, termasuk memperbaiki sistem pajak agar adil dan transparan.

“Saya punya imajinasi, di kawasan tambang dan industri lain, seringkali masyarakatnya miskin. Maka saya nanti membuat formulasi rumusan pajak tambangnya dibenerin. Sekarang itu sekitar Rp100 miliar lebih ke kabupaten dan Rp25 miliar ke provinsi. Itu kalau dihitungnya benar, bisa lima kali lipat, karena selama ini manual. Nanti pakai digital,” kata Dedi.

Ia berharap, dengan tata kelola yang baik, pajak tambang dapat menjadi sumber kesejahteraan bagi masyarakat sekitar.

“Saya sedang rumuskan keadilan distribusi pajak, bukan hanya tambang, tapi seluruh industri harus memberikan rasa adil,” ujarnya.

Di sisi lain, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMDes) Jawa Barat Ade Afriandi menyebut, proses verifikasi masih berjalan.

“Total 9.628 yang telah lolos verifikasi dan jumlah ini diakuinya dapat terus bertambah seiring masih banyaknya warga terdampak yang belum terdaftar,” jelasnya.

Dana kompensasi ini, lanjutnya, akan langsung masuk ke rekening penerima dengan anggaran bersumber dari APBD Jabar melalui Belanja Tidak Terduga (BTT) senilai hampir Rp6 miliar untuk tahap pertama.***