Tanggapi Keluhan Warga Terdampak PSN Upper Cisokan, Komisi Gabungan DPRD KBB Minta Penjelasan dan Tanggung Jawab PLN 

INILAHKORAN, Ngamprah - Pembangunan proyek strategis nasional (PSN) menuai sejumlah dampak bagi warga di dua desa, yakni Desa Sarinagen dan Desa Karangsari, Kecamatan Cipongkor, Kabupaten Bandung Barat (KBB).

Akibat aktivitas tersebut, warga pun mengeluhkan adanya polusi debu hingga getaran dari adanya penggilingan batu dan peledakan atau blasting. Alhasil, warga pun mendesak PT PLN serta kontraktor pertambangan menghentikan kegiatan produksi batu dan peledakan Gunung Karang.

Menanggapi keluhan tersebut, komisi gabungan DPRD KBB pun menyambangi secara langsung Kantor PLN (Persero) PLTA Upper Cisokan, Kecamatan Cipongkor untuk meminta penjelasan dan kompensasi yang diberikan untuk warga.

"Terkait keluhan warga terdampak, kami dari Komisi III dan IV sudah melakukan kunjungan kerja ke kantor PLN Upper Cisokan di Cipongkor pada Jumat 20 Juni 2025," kata Ketua Komisi IV DPRD KBB, Nur Julaeha saat dikonfirmasi, Senin 23 Juni 2025.

Untuk Komisi IV sendiri, kata Nur, pihaknya telah meminta penjelasan PLN PLTA Upper Cisokan terkait ketenagakerjaan dan persoalan Gunung Karang.

"Sebelumnya DPRD KBB mendapat pengaduan dari warga soal ketenagakerjaan dan masalah Gunung Karang. Kami respon dengan minta klarifikasi langsung kepada pihak PLN," jelasnya.

Nur menjelaskan, dari keterangan yang disampaikan pihak PLN, mereka telah mempekerjakan sebanyak 150 tenaga kerja asing (TKA) yang berasal dari China dan Korea Selatan, serta 400 -an tenaga kerja lokal yang terlibat pada proyek PLTA Upper Cisokan.

"Keberadaan tenaga kerja asing di mega proyek PLTA Upper Cisokan, katanya sebagai tenaga skill khusus. Keberadaan TKA asal China dan Korea Selatan, karena peralatan yang digunakan pada proyek tersebut berasal dari kedua negara tersebut," jelas politisi PKS ini.

Kepada PLN, ungkap Nur, pihaknya meminta ketika PLTA Upper Cisokan beroperasi harus lebih memperbanyak tenaga kerja lokal, terutama yang berasal dari 8 desa di KBB.

"Jadi akan ada 1300 pegawai yang dibutuhkan ketika PLTA Upper Cisokan beroperasi. Kami meminta prioritaskan tenaga kerja lokal," ungkapnya.

Sementara itu, Ketua Komisi III DPRD KBB, Pither Tjuandys menyebut, dalam pertemuan tersebut disampaikan keluhan warga yang terdampak penambangan Gunung Karang untuk proyek PLTA Upper Cisokan.

"Jadi ihak PLN berjanji akan memperbaiki 24 bangunan rumah yang mengalami retak-retak," sebutnya.

"Sementara terkait kompensasi dampak polusi udara dan kebisingan dijanjikan kompensasi Rp200 ribu," sambungnya.

Kendati demikian, pihaknya meminta PLN menambah besaran kompensasi. Sebab, menurutnya, nominalnya terlalu kecil apalagi hanya dibayarkan sekali.

"Yang terdampak itukan hanya sekitar 24 orang, jika dikalikan Rp 200 ribu jelas tak seberapa bagi BUMN sekelas PLN. Oleh karena itu, kami meminta nominalnya ditambah," sebut politisi Partai Demokrat ini.

Manager PT PLN (Persero) UPP Jawa Bagian Tengah 1, Nugroho Budi Sulaksono menjelaskan, ada sekitar 24 rumah yang terdampak bakal segera diperbaiki paling lambat pekan depan.

"Soal bangunan yang retak-retak akan kita perbaiki Minggu depan. Kondisi rumah yang terdampak hanya mengalami rusak ringan," kata Nugroho.

Sementara itu, terkait dampak debu kepada masyarakat, Nugroho mengaku belum menerima laporan ataupun keluhan langsung kepada pihaknya.

Menurutnya, jauh sebelum proyek dikerjakan sudah banyak CSR yang diberikan untuk Kabupaten Bandung Barat dan Kabupaten Cianjur.

"Sejak 2015 kami sudah memberikan CSR bagi yang terdampak langsung maupun tidak," tandasnya.***