Fokus Peningkatan Layanan Publik, Pemkot Bogor Habiskan Belanja Rp3,23 triliun

INILAHKORAN.ID - Pemerintah Kota Bogor merealisasikan anggaran Rp3,23 triliun atau sebesar 97,41 persen pada tahun 2025. Anggaran belanja tersebut fokus untuk peningkatan pelayanan publik kepada masyarakat.

Pada Selasa (31/3/2026) malam kemarin, Wali Kota Bogor Dedie A Rachim menyerahkan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun 2025 ke DPRD Kota Bogor. 

Dedie mengakui masih banyak Pekerjaan Rumah (PR) yang perlu dikerjakan oleh Pemkot Bogor.

"Tapi ini kan PR kami bagaimana meningkatkan kualitas dari masyarakat Kota Bogor terutama dibidang kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan. PRnya masih banyak, LKPJ 2025 sudah saya sampaikan dan serahkan secara resmi," ungkap Dedie kepada wartawan di Lobby Gedung DPRD Kota Bogor pada Selasa (31/3/2026).

Menurut Dedie meskipun laporan telah disusun dan diserahkan secara resmi kepada pimpinan DPRD, Pemkot Bogor tetap harus berfokus pada peningkatan kualitas pelayanan publik ke depan. Bahwa pada Tahun Anggaran (TA) 2025, pendapatan daerah meningkat dari Rp2,93 triliun menjadi Rp3,31 triliun atau naik 13,06 persen, dengan realisasi mencapai Rp3,23 triliun atau sebesar 97,41 persen.

"Sementara itu, realisasi belanja daerah tahun 2025 mencapai Rp3,22 triliun atau 95,43 persen dari rencana belanja daerah sebesar Rp3,38 triliun, yang difokuskan pada peningkatan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat," tambahnya.

Dedie menjelaskan, untuk capaian kinerja makro Kota Bogor Tahun 2025 menunjukkan tren positif. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) meningkat menjadi 79,75, persentase penduduk miskin menurun menjadi 5,89 persen, dan tingkat pengangguran menurun menjadi 7,95 persen. Pertumbuhan ekonomi Kota Bogor mencapai 5,45 persen, meningkat dari tahun sebelumnya sebesar 5,15 persen. 

"Dengan demikian, laju pertumbuhan ekonomi Kota Bogor mengalami peningkatan sebesar 5,83 persen pada tahun 2025. Pendapatan per kapita Kota Bogor meningkat menjadi Rp60,7 juta atau naik 7,21 persen dari tahun 2024 sebesar Rp56,6 juta. Angka tersebut melampaui rata-rata Jawa Barat sebesar Rp59,8 juta," jelasnya. 

Dedie membeberkan, ketimpangan pendapatan (rasio gini) Kota Bogor menurun menjadi 0,435 dari tahun sebelumnya 0,477 atau turun 8,81 persen. 

"Disamping capaian tersebut, sepanjang 2025 Pemkot Bogor meraih 83 penghargaan di tingkat nasional, provinsi, dan kota. Penghargaan tersebut menjadi bukti kerja keras dan kolaborasi seluruh pihak," bebernya. 

Sementara itu, Ketua DPRD Kota Bogor, Adityawarman Adil menegaskan, bahwa LKPJ merupakan mekanisme penting dalam mengevaluasi pelaksanaan APBD 2025.

“LKPJ ini merupakan mekanisme untuk menilai dan mengevaluasi pelaksanaan APBD tahun 2025. Saya yakin indikator-indikator yang disampaikan cukup luar biasa pencapaiannya, namun tetap akan kami bahas dan dalami bersama antara DPRD dan Pemkot Bogor," tuturnya.

Adityawarman menjelaskan, pembahasan LKPJ tersebut dapat menghasilkan rekomendasi terbaik guna meningkatkan kinerja pelayanan publik di Kota Bogor pada tahun berjalan. 

"Dengan penyerahan LKPJ ini, DPRD Kota Bogor bersama Pemkot akan melanjutkan pembahasan untuk memastikan berbagai program pembangunan dapat berjalan lebih optimal dan berdampak langsung bagi masyarakat," pungkasnya.***