Hadiri KOPDAR, Ini yang Disampaikan Bima Arya
Wali Kota Bogor Bima Arya hadir dalam forum Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (KOPDAR) bersama seluruh kepala daerah tingkat II se-Jawa Barat, di Green Forest Resort, Lembang, Kabupaten B
INILAH, Bogor - Wali Kota Bogor Bima Arya hadir dalam forum Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (KOPDAR) bersama seluruh kepala daerah tingkat II se-Jawa Barat, di Green Forest Resort, Lembang, Kabupaten Bandung Barat pada Senin (04/03/2019).
Bima Arya menyampaikan sejumlah poin terkait sinergitas perencanaan pembangunan Kota Bogor di tahun 2020. Ada empat isu strategis yakni pembangunan manusia, pembangunan ekonomi, pembangunan infrastruktur dan lingkungan serta reformasi birokrasi pemerintahan.
Bima membeberkan, data indikator makro pembangunan Kota Bogor, seperti Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 75,16 persen pada 2017, 76,13 persen pada 2019 dan ditargetkan meningkat 78,5 persen pada 2024.
Lalu pertumbuhan ekonomi 6,12 persen (2017), 6,57 persen (2019) dan 7 persen (2024), persentase penduduk miskin 7,11 persen (2017), 5,85 persen (2019) dan ditargetkan menurun menjadi 5 persen pada 2014.
"Untuk tingkat pengangguran terbuka sebesar 9,57 persen tahun 2017, 7,03 persen tahun 2019 dan ditargetkan menurun 7,6 persen 2024," ungkap Bima.
Bima melanjutkan, sementara Indeks Gini atau indikator yang menunjukkan tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh sebesar 0,41 persen pada 2017 dan ditargetkan menjadi 0,39 persen pada 2024.
"Saya juga sudah presentasikan program besar, selain yang wajib-wajib. Saya presentasikan program unggulan, yaitu pembangunan park and ride serta penataan kawasan Suryakencana senilai Rp200 miliar, pelebaran jembatan di Jalan Otista Rp40 miliar dan naturalisasi Ciliwung
Rp10 miliar. Karena membutuhkan dana besar, tidak cukup pakai APBD Kota Bogor saja makanya harus di-support oleh APBD provinsi juga," tambahnya.
Ia menuturkan, Gubernur siap mendukung program-program unggulan di Kota Bogor dengan membantu mencarikan sumber pendanaan. Pemprov Jawa Barat siap berkomitmen untuk daerah, tidak hanya lewat APBD Provinsi saja, tetapi dibukakan sumber-sumber pendanaan lain.
"Ada juga bisa ikut ke luar negeri melobi lembaga donor hibah, bisa CSR, dana umat, dan lain- lain," tuturnya.
Sementara itu, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengatakan, Kopdar bersama kepala daerah se-Jabar ini akan dilakukan tiga bulan sekali.
Emil meminta bupati dan wali kota bisa menindaklanjuti program pembangunan yang telah berjalan dan yang akan direncanakan. Selain itu juga mengakomodir hal-hal apa saja yang diinginkan, dan dibutuhkan dalam pembangunan yang dituju.
"Kami tidak mau lagi arah pembangunan kurang sinkron. Artinya lewat Kopdar ini disinkronisasi. Karena mobil Jawa Barat ini mau di gass poll mau digeber, ini para penumpang, para supir harus nyaman, jelas arahnya, berapa kecepatannya," ungkapnya.
Di tempat yang sama, Asisten Pemerintahan, Hukum, dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Jawa Barat Daud Achmad menjabarkan, bahwa sesuai dengan Visi Jawa Barat 2018-2023 yakni 'Jawa Barat Juara Lahir Batin melalui Inovasi dan Kolaborasi', maka forum komunikasi antara gubernur dengan para bupati/ wali kota perlu terus diintensifkan, melalui berbagai interaksi formal maupun informal secara berkala dan berkelanjutan.
"Hal ini sesuai dengan amanat Pasal 91 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 1 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat," bebernya.
