Jelang Akhir Tahun 2022, Pemkot Cimahi Pastikan Ketersediaan Bahan Pokok Aman
INILAHKORAN, Cimahi - Pemerintah Kota (Pemkot) Cimahi memastikan ketersediaan sejumlah bahan pokok di Kota Cimahi masih aman hingga akhir tahun 2022 ini.
Tak hanya, itu adanya inflasi pun belum terlalu berdampak terhadap harga bahan pokok.
Sebelumnya, laju inflasi yang mengalami peningkatan membuat masyarakat. Terutama yang berada di bawah semakin meradang.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat tingkat inflasi tahun kalender (Januari–September) 2022 sebesar 4,84 persen dan tingkat inflasi tahun ke tahun (September 2022 terhadap September 2021) sebesar 5,95 persen.
Sementara itu, komponen inti pada September 2022 mengalami inflasi sebesar 0,30 persen. Tingkat inflasi komponen inti tahun kalender (Januari–September) 2022 sebesar 2,81 persen dan tingkat inflasi komponen inti tahun ke tahun (September 2022 terhadap September 2021) sebesar 3,21 persen.
“Untuk stok tersedia, suplai dari daerah penghasil atau dari pasar induk juga lebih lancar dan tidak ada kelangkaan,” kata Kepala Bidang Perdagangan pada Dinas Perdagangan Koperasi UMKM dan Perindustrian (Disdagkoperind) Kota Cimahi Sri Wahyuni.
Ia menyebut, pihaknya bersama personel gabungan kerap melakukan pemantauan kebutuhan pokok langsung ke lapangan.
"Kita pantau mulai dari pasar tradisional hingga pasar modern. Hasilnya, sambung dia, kebutuhan pokok masyarakat dipastikan ketersediaannya aman," sebutnya.
Terkait tarif inflasi, lanjut dia, belum terlalu berdampak terhadap kenaikan sejumlah harga kebutuhan pokok di Kota Cimahi.
"Meski nilai inflasi belum terlalu berdampak, namun perlu kita antisipasi dengan memantau harga pangan dan strategi barang lain di Kota Cimahi,” ujarnya.
Guna mengatasi dampak inflasi, lanjut dia, Disdagkoperind Kota Cimahi menggelar bazaar murah yang dilaksanakan di kantor Pemkot Cimahi hingga kelurahan dan kecamatan.
"Hal itu sebagai upaya antisipasi dampak inflasi," imbuhnya.
Selanjutnya, tambah dia, hasil pemantauan harga di pasaran akan dilaporkan secara berkala ke Pemprov Jabar maupun ke pemerintah pusat melalui sistem yang sudah terintegrasi.
"Dengan hasil pantauan ini, diharapkan dapat menjadi kebijakan dasar pemerintah untuk mengatasi dampak inflasi,” tandasnya.*** (agus satia negara)
