Bima: Terminal Baranangsiang Bukan Sarang Preman!
Ratusan warga Terminal Baranangsiang yang tergabung dalam Komunitas Pengurus Terminal Baranangsiang (KPTB), berunjuk rasa di halaman Balai Kota Bogor, Selasa (15/01) siang.
INILAH, Bogor - Ratusan warga Terminal Baranangsiang yang tergabung dalam Komunitas Pengurus Terminal Baranangsiang (KPTB), berunjuk rasa di halaman Balai Kota Bogor, Selasa (15/01) siang.
Hal tersebut lantaran Terminal Baranangsiang disebut sebagai sarang Preman oleh Kepala Dinas Sosial (Kadinsos) Kota Bogor Azrin Samsudin di salah satu media massa.
Di hadapan ratusan pengunjuk rasa, Wali Kota Bogor, Bima Arya menegaskan bahwa kawasan Terminal Baranangsiang bukan sarang preman.
"Sudah kita dengar pernyataan dari Pak Kadinsos bahwa tidak ada maksud itu, mungkin ada komunikasi yang kurang pas sehingga muncul istilah preman. Yang penting sudah clear," ungkap Bima dihadapan pengunjuk rasa.
Bima melanjutkan, sejauh ini wilayah di Baranangsiang khususnya di jalan Riau terbilang aman. Hal itu dibuktikan dengan sistem keamanan di kawasan tersebut yang telah terpasang sebanyak 24 kamera pemantau atau CCTV.
"Tapi saya ingin sampaikan bahwa Terminal merupakan tanggung jawab semua untuk menjaga keamanan dan ketertiban disana bukan aparat
Pemkot Bogor saja. Sekarang ini ditengah masa transisi, terminal akan segera dibangun, saya sedang bernegosiasi dengan pemerintah pusat dan BPTJ terkait konsepnya," bebernya.
Dalam kesempatan itu pula, Kepala Dinsos Kota Bogor, Azrin Syamsudin menyatakan permohonan maafnya kepada warga terminal dan komunitas terkait. Ia mengaku tak bermaksud melakukan pernyataan tersebut.
"Kepada seluruh warga Terminal Baranangsiang saya meminta maaf yang sebesar-besarnya atas kekeliruan ini," jelas Azrin.
Ketua KPTB Teddy Irawan mengungkapkan, pihaknya geram dengan adanya statemen dari Kadinsos bahwa terminal Baranangsiang yang menyatakan pertama sarang preman dan kedua adanya pencopetan. Padahal aksi pencopetan itu terjadi di Jembatan Penyeberangan Orang (JPO), bukan di terminal.
"Saat itu (pencopetan-red) wilayah di jembatan penyeberangan. Bahkan kalau ada kehilangan pasti minta bantuan ke kami dan banyak yang sudah kita bantu termasuk dari komunitas juga ada yang korban," ungkapnya.
Oleh karena itu, kata Teddy, apabila ada statemen dari oknum pejabat tersebut itu tidak benar dan merupakan sebuah fitnah.
"Kami bersama teman-teman ingin menuntut kepada wali kota selaku pimpinan mencopot kepala dinas tersebut. Mengklarifikasi di seluruh media lokal dalam pemberitaan dan oknum pejabat tersebut meminta maaf secara terbuka," tegasnya.
Teddy juga menegaskan apabila tuntutan tersebut tidak didengar oleh wali kota maka pihaknya akan melakukan hal serupa pada saat pelantikan wali kota dan wakil wali kota Bogor terpilih nanti.
"Kami sepakat kalau memang pak wali tidak mendengar aspirasi, sebentar lagi beliau dilantik akan kita geruduk, demo. KPTB kepalang selon," pungkasnya.
