Penerbit Minta Pemerintah Tegas Atasi Pembajakan Buku

INILAH, Jakarta - Penerbit meminta pemerintah tegas dalam mengatasi pembajakan buku yang banyak ditemukan di sejumlah marketplace atau laman penjualan daring.

“Data dari Ikapi pada 2019, menemukan 75 persen penerbit menemukan bukunya dibajak. Sayangnya, penerbit tidak bisa melaporkan marketplace, walaupun mereka menyediakan tempat peredaran bajakan,” ujar Content Manager Gramedia Digital, Bagus Adam, dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Kamis.

Pelaku pembajakan berlindung di balik Surat Edaran Menkominfo Nomor 5/2016. Padahal Undang-Undang Nomor 28/2014 melarang pembajakan, tetapi masuk delik aduan. Tanpa pengaduan tidak bisa diproses. “Ini merepotkan kalau harus didasari aduan. Menyita waktu,” kata dia.

Baca Juga : Emas Naik Jelang Laporan Pekerjaan Bulanan AS

Meski demikian, lanjut Bagus, pihaknya tidak mau berpolemik panjang soal buku bajakan. Gramedia justru memilih “jalur melawan pembajakan”, misalnya dengan menyediakan paket berlangganan murah, menyediakan perpustakaan umum digital, bekerja sama dengan marketplace melawan pembajakan, bersinergi dengan penulis atau pengarang, hingga mendukung tim pemberantasan pembajakan yang dibentuk Ikapi.

“Industri buku bukanlah industri gratisan. Namun, jangan sampai pemerintah seolah-olah melindungi para toko bajakan,” tambah Bagus.

Sementara itu, Co-founder Storial.co Brilliant, Yotenega, mengatakan industri buku bukanlah industri gratisan. Bahkan, keuntungan yang didapat oleh penulis hanyalah 10 persen. Belum lagi daftar tunggu buku untuk dipajang di toko buku yang bisa memakan waktu enam hingga 12 bulan.

Baca Juga : Soal Moratorium Pendaftaran Pinjaman Daring Terbaru, Begini Penjelasan OJK

Efek pandemi memang memberi pukulan telak bagi industri buku. Jika pada 2019 berhasil ada 41.259 judul yang beredar, namun pada 2020 menurun cukup signifikan menjadi 32.935 total judul yang beredar.