Wagub Jabar Monitoring PPDB via Command Center

Wakil Gubernur Jawa Barat UU Ruzhanul Ulum monitoring pelaksanaan hari pertama Pendaftaran Peserta Didik Baru (PPDB) SMA/SMK 2019 di UPTD Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan (Tikomdik) Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, Jalan Dr. Rajiman No 6, Kota Bandung, Senin (17/6/19).

Wagub Jabar Monitoring PPDB via Command Center
(Humas Pemprov Jabar)

INILAH, BANDUNG – Wakil Gubernur Jawa Barat UU Ruzhanul Ulum monitoring pelaksanaan hari pertama Pendaftaran Peserta Didik Baru (PPDB) SMA/SMK 2019 di UPTD Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan (Tikomdik) Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, Jalan Dr. Rajiman No 6, Kota Bandung, Senin (17/6/19).
 
Didampingi Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat Dewi Sartika, Wagub Uu Ruzhanul video conference dengan para kepala cabang dinas pendidikan dan kepala sekolah di beberapa kota/kabupaten yang ada di Jawa Barat di ruang command center Tikomdik tersebut.

Dilaporkan di Kabupaten Cianjur PPDB berlangsung dengan lancar dengan antusiasme warga tinggi. Bahkan ada warga yang mengantre dari pukul 04.00 WIB. Sementara di Kabupaten Karawang, proses PPDB pada hari pertama ini berlangsung dengan lancar, aman, dan terkendali dengan pendaftar sangat antusias. Ada 865 peserta didik yang sudah terdaftar dengan proses input data per hari sekitar 300-an pendaftar.

Sekolah terakhir yang disapa Wagub adalah SMA Negeri 1 Kota Tasikmalaya. Daya tampung sekolah ini mencapai 408 peserta didik, sementara yang sudah terdaftar sebanyak 127 orang. Proses PPDB di SMAN 1 berjalan lancar didukung sistem komputer yang beroperasi dengan baik.

“PPDB tidak ada kendala. Bahkan barusan saya teleconference dengan beberapa kabupaten/kota,” kata Wagub.

Namun, Wagub memberi catatan antusiasme masyarakat yang tinggi sebagian tidak didukung oleh daya tampung sekolah, meskipun sudah ada tambahan 17.000 kursi bangku sekolah tahun ini.

“Cuman, daya tampung yang tersedia di SMA Negeri ini kurang bisa menampung seluruh keluaran SMP,” katanya.

Untuk itu, Pemerintah Daerah Provinsi (Pemadprov) Jawa Barat mengapresiasi SMA/SMK swasta yang menerima lulusan SMP atau sederajat yang tidak bisa diterima di sekolah negeri di Jabar.

Halaman :


Editor : Bsafaat