ASN Jabar Bisa Raih Sertifikasi via Android
Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Jabar terus mengembangkan aplikasi E-Learning berbasis internet. Melalui aplikasi tersebut, para aparatur sipil negara (ASN) di Jabar bisa mengikut
INILAH, Bandung – Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Jabar terus mengembangkan aplikasi E-Learning berbasis internet. Melalui aplikasi tersebut, para aparatur sipil negara (ASN) di Jabar bisa mengikuti kepesertaan pengembangan kompetensi.
Menurut Kepala BPSDM Jabar Herry Hudaya, program E-Learning akan memudahkan nara sumber menyampaikan materi melalui elektronik. Nantinya materi itu ditangkap via internet oleh ASN yang mengikuti kegiatan tersebut.
“Untuk meyakini bahwa ASN tersebut mnedapatkan materi atau tidak, dilakukan uji. Nah ujinya pun pakai elektronik. Nanti ikita umumkan hasilnya melalui elektronik juga. Kalau lulus, dapat sertifikasi,” kata Herry usai Rakor Pengembangan Kompetensi ASN Pemprov Jabar dan Kabupaten/Kota se-Jabar Tahun Anggaran 2018 di kantor BPSDM Jalan Cipageran, Kamis (15/11/2018).
Menurut Herry, pelaksanaan pengembangan kompetensi ASN melalui E-Learning dalam tahap penyempurnaan. BPSDM Jabar sedang melakukan konsultasi pelaksanaan E-Learning ke pemerintah pusat.
“Evaluasi sudah mulai sejak dua tahun lalu. Sudah mulai untuk Bahasa Ingris misalnya, serta kompetensi teknis,” jelasnya.
Herry menyatakan, saat ini pengembangan kompetensi di dalam kelas sudah tidak musim. Dibutuhkan inovasi sehingga tujuan pengembangan kompetensi aparatur terwujud, misalnya melalui workshop, seminar.
“Sekarang p[engembangan kompetensi dipusatkan di lembaga yang terakreditasi. Tidak lagi pakai lembaga luar yang harus membayar. Jabar dipusatkan di BPSDM,” katanya.
Kepala BPSDM Kemendagri Teguh Setyabudi mengatakan, birokrasi Indonesia harus banyak bergerak karena masih berada di bawah negara lain di Asean, misalnya dari kinerja, kompetensi, sehingga memerlukan reformasi birokrasi.
“Kondisi pengembangan ASN saat ini adalah tenaga spesialis masih terbatas hanya 10 persen ASN dengan jabatan teknis. Ada ketidaksesuaiak antara potensi daerah dengan kompetensi ASN setempat. Ditambah program pengembangan kompetensi belum sesuai kebutuhan daerah, serta tumpang tidfih pengembangan kompetensi,” ungkapnya.
Untuk mengantisipasinya, kata Teguh, ada pemetaan kebutuhan daerah, analisi potensi unggulan, inovasi, kerjasama antar unit, dan koordinasi lintas.
“Sekarang Kemendagri akan fokus pada pengembangan kompetensi pemerintahan, sisanya teknis, manajerial, dan sosio kultural. Kompetensi pemerintahan itu meliputi kebijakan desentralisasi, hubungan pemerintah pusat dan daerah, pengelolaan keuangan derah, pemerintahan umum, hubungan pemda dan DPRD, urusan pemerintah yang jadi kewenangan daerah, serta etika pemerintahan,” jelasnya.
Sekretaris BPSDM Jabar Engkus Sutisna menyatakan, kegiatan Rakor Pengembangan Kompetensi ASN Jabar digelar dalam rangka menyamapkan arah dan upaya program peningkatan kompetensi ASN Jabar. Pengembangan aparatur menjadi usaha bersama untuk mencapai apatur profesional 2024 sebagai ASN berkelas dunia.
“Kita ingin ciptakan kompetensi aparatur profesional. Pengembangan kompetensi ASN Juara. Kita percepat proses tersebut sehingga penempatan jabatan harus sesuai kompetensi. Ini upaya agar kinerja pemerintahan dalam birokrasi berkualitas bisa tercapai,” ujarnya.
