Bey Machmudin Minta Penghargaan Reformasi Birokrasi Harus Berdampak pada Masyarakat

INILAHKORAN, Bandung - Pj Gubernur Jabar Bey Machmudin meminta, penghargaan reformasi birokrasi yang didapat pemerintahan kota/kabupaten harus memberi dampak pada masyarakat.

Bey Machmudin mengatakan, capaian yang didapat kota/kabupaten akan penghargaan reformasi birokrasi harus dibarengi dengan peningkatan kualitas kerja guna mengurai masalah di masyarakat.

Pembinaan dan pendampingan yang intens dilakukan oleh Kemenpan RB, sejauh ini diakuinya memberikan dampak signifikan pada peningkatan angka kualitas reformasi birokrasi. Namun menurutnya momentum penghargaan ini sejatinya harus dimaknai lebih jauh.

“Saya mengajak memaknai reformasi birokrasi bukan hanya perbaikan pada tata kelola pemerintahan semata. Namun berdampak pada tuntasnya permasalahan yang ada di masyarakat,” ujar Bey Machmudin dalam sambutannya di acara Anugrah Reformasi Birokrasi 2024 Jawa Barat, sekaligus launching Sistem Pengukuran Reformasi Birokrasi Terintegrasi (Surabi) di Aula Barat, Gedung Sate, Bandung, Rabu 6 Maret 2024.

Dia menjelaskan, kendati Jabar menjadi salah satu dari lima provinsi dengan capaian reformasi birokrasi terbaik di Indonesia. Menurutnya penghargaan tersebut bukan tujuan akhir pihaknya.

“Tujuan akhir kita menuntaskan isu peningkatan kesejahteraan masyarakat dan sejahteranya masyarakat Jawa Barat,” ucapnya.

Sebab itu, dia meminta seluruh jajarannya jemput bola dengan inovasi, sesuai tata kelola pemerintahan. Menurutnya, hal ini jauh lebih bernilai dibandingkan dengan angka-angka penilaian birokrasi semata.

“Akan sangat tidak adil, masyarakat melihat kita aparatur pemerintah daerah berbangga diri dengan hasil penilaian. Di sisi lain, permasalahan yang ada di sekitar kita tidak selesai atau tidak terselesaikan,” ungkapnya.

Bey Machmudin mengajak semua unsur birokrasi lebih responsif dan sensitif, menghadapi permasalahan-permasalahan yang terus muncul di tengah masyarakat. Terlebih Pemerintah Pusat sudah meminta Jawa Barat menangani masalah bersama, seperti kemiskinan, stunting, peningkatan investasi hingga penggunaan produk dalam negeri.

“Kita tidak boleh berbangga dengan pencapaian ini, masih banyak kerikil menuju Jawa Barat yang lebih sejahtera,” pintanya.

Semua elemen di Pemprov Jabar kata dia, harus terintegrasi dalam menyelesaikan persoalan dan jangan secara parsial. Bila tidak, akan sulit mewujudkan keinginan masyarakat.

Demikian pula dengan hadirnya aplikasi Surabi, dimana menurutnya hal tersebut merupakan alat ukur semata dan bukan media yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Jabar.

“Bukan alat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” tandasnya.

Berikut Penerima Anugerah Reformasi Birokrasi Provinsi Jawa Barat Tahun 2023:

1. Kategori The Best Improvement:
- Kota Banjar
- Kabupaten Bandung 
- Kota Cimahi 
- Kabupaten Karawang 
- Kota Depok 

2. Kategori The Best Contribution:
- Biro Hukum & HAM Setda Provinsi Jabar
- Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (BP2D) Provinsi Jawa Barat
- Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) Provinsi Jawa Barat
- Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Provinsi Jawa Barat
- Rumah Sakit Jiwa Provinsi Jawa Barat

3. Kategori The Best Implementation kepada:
- Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat
- Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Jawa Barat
- Bappeda Provinsi Jawa Barat 
- Dinas ESDM Provinsi Jawa Barat
 -Bapenda Provinsi Jawa Barat. (yuliantono)