BK DPRD Didesak Sanksi Ketua Komisi II

INILAH, cirebon - Badan Kehormatan (BK) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten cirebon, didesak agar turun tangan dan  memberi sanksi kepada ketua komisi ii Mad Saleh. Hal itu terkait seringnya muncul dugaan kasus yang dilakukan oleh anggota dewan dari Fraksi PKB ini.

Seperti diketahui, dugaan kasus suap atau gratifikasi yang dilakukan ketua komisi ii DPRD Kabupaten cirebon Mad Saleh, akhir-akhir ini bermunculan. Mulai dari dugaan suap dari PT Chinli yang dibela Mad Saleh meski melanggar Perda, sampai dugaan permainan dengan PT Dumib atas sengketa revitalisasi Pasar Jungjang.

Dalam dugaan suap yang diterima Mad Saleh dari PT Dumib, jumlahnya mencapai Rp40 juta dengan bukti transfer ke rekening orang lain. Bahkan, Mad Saleh juga sebelum Lebaran Idul Fitri 2021 lalu, diduga menyebar surat permintaan THR ke perusahaan-perusahaan di Kabupaten cirebon yang mengatasnamakan Komisi II.

Atas seringnya muncul dugaan kasus tersebut, Ketua Lembaga Studi Daerah (Lesda) Abdurrohim meminta agar BK  bertindak. Hal itu dilakukan, supaya nama lembaga wakil rakyat ini tidak tercoreng oleh oknum-oknum anggota DPRD yang memanfaatkan jabatan mereka di masyarakat.

"Ini harusnya BK bertindak, beri sanksi ketua komisi ii Mad Saleh. Sebab, sudah banyak dugaan kasus gratifikasi yang dilakukan oleh Mad Saleh. Jadi BK jangan diam saja dong. Ini kan menyangkut harga diri dan kehormatan lembaga DPRD," kata Rohim, Senin (16/8/2021).

Jika tetap dibiarkan, kata dia, tentunya akan menjadi preseden buruk bagi DPRD Kabupaten cirebon. Dirinya khawatir, akan semakin banyak lagi oknum anggota dewan lain yang memanfaatkan jabatan mereka, untuk melakukan hal sama.

Apalagi, lanjutnya, dugaan kode etik atau bahkan mengarah ke pidana sangat jelas. Dan dugaan kasus yang dilakukan Mad Saleh, sudah berturut-turut. Sehingga membuat resah dan tentunya mencoreng nama lembaga yang konon, kata Rohim, adalah sebagai wakil rakyat di daerahnya.

"Waktu menyebar meminta THR ke perusahaan-perusahaan juga jelas ada surat, tanda tangan Mad Saleh hingga stempelnya. Nah, kasus PT Chinli, yang dulunya komentar keras meminta agar Satpol PP bertindak, kemudian sekarang membela PT Chinli, ini kan ada apa? Dan sekarang muncul lagi dugaan menerima suap dari PT Dumib, dengan bukti transfernya ada. Sungguh terlalu kalau BK tetap diam," jelasnya.

Ia juga mengomentari statment Mad Saleh yang membantah telah menerima suap dari PT Dumib. Menurut Rohim, harusnya Mad Saleh tidak hanya melakukan klarifikasi ke media, tetapi bawa kasus tersebut ke jalur hukum. Jika memang yang bersangkutan benar-benar tidak menerima suap tersebut.

"Ya ini kan sudah mencemarkan nama baik dia sebagai ketua komisi ii, harusnya laporkan dong kalau itu memang fitnah. Sebab sudah jelas-jelas, mencoreng nama Mad Saleh dan lembaga Komisi II. Tapi ini tidak dilakukan kan tanda tanya," ungkap Rohim.

Sebelumnya, ketua komisi ii DPRD Kabupaten cirebon, telah mengklarifikasi bahwa dirinya tidak pernah menerima suap dari PT Dumib. Namun dia tidak menyatakan akan membawa kasus tersebut ke ranah hukum sehingga membuat pertanyaan bagi para pedagang Pasar Jungjang.

Para pedagang yang tergabung dalam Himpunan Pedagang Pasar (HIMPPAS) Desa Jungjang pun meminta Mad Saleh melaporkannya ke pihak berwajib. Hal itu supaya yang disampaikannya di media benar. Mereka juga meminta agar dibuktikan, dengan menyelesaikan sengketa kasus di Pasar Jungjang tersebut. (maman suharman)