Bupati Cirebon Imron Diperiksa KPK, Cek Begini Faktanya

 

Mendadak isu tersebut sempat menyebar di kalangan Pemkab Cirebon, bahkan dikalangan masyarakat umum.

 

"Ada info bagus nih. Bupati diperiksa KPK. Mungkin kasus korupsi juga," kata beberapa ASN yang enggan disebutkan namanya, saat itu.

 

Namun isu mulai mereda ketika siangnya, Kepala BKPSDM Kabupaten Cirebon, Hilmi Rivai menggugah status WhatsApp. Status berupa foto bersama yaitu Bupati Imron, dirinya, Kabag hukum Pemkab Cirebon dan salah seorang pegawai KPK, tepat diruang lobi gedung KPK.

 

 

"Lah, katanya diperiksa KPK. Ini malah narsis foto bareng dengan pegawai KPK nya. Jangan-jangan ini hoax," kata beberapa ASN.

 

Ketika hal itu ditanyakan kepada Hilmi, Minggu 19 September 2021, dirinya mengakui kedatangan Bupati memang atas panggilan KPK. Namun  isi panggilan bukan untuk klarifikasi tapi  Koordinasi Pemberantasan Korupsi. Undangannya sendiri, berasal dari Bidang Koordinasi dan Supervisi.

 

"Ya memang benar dipanggil KPK. Itu tadi untuk koordinasi masalah Pemberantasan korupsi. Kalau dipanggil untuk klarifikasi, mungkin konotasinya kan lain. Makanya saat itu setelah selesai pertemuan, saya langsung pasang status di WA," ucap Hilmi.

 

Secara gamblang Hilmi menjelaskan, hasil koordinasi dengan KPK. Mereka memberikan masukan terkait pencegahan tindak pidana korupsi. Instansi yang disoroti yaitu yang melaksanakan pelayanan publik. KPK menyarankan supaya Pemkab Cirebon memberikan pelayanan kemudahan investasi perijinan. Disamping ada masukan tentang pengadaan barang dan jasa serta manajemen ASN. 

 

"Justru KPK ingin memperkuat Pemkab Cirebon. Mereka memberikan masukan tentang Barang Jasa, Perizinan dan manajemen ASN. Ini kan KPK peduli dengan kondisi Kabupaten Cirebon. Ini kenyataan sebenarnya," ungkap Hilmi.

 

Hilmi juga menampik isu yang berhembus, terkait KPK menanyakan masalah rotasi mutasi beberapa bulan lalu. KPK akunya, justru meminta Bupati dan para pejabat untuk bekerja sesuai aturan dan jangan mau diintervensi pihak manapun. Justru kalau masih mau di intervensi, KPK nantinya malah mempertanyakan kepemimpinan Imron.

 

 

"Saya ini bicara apa adanya. Kan saya menyaksikan langsung apa yang dikoordinasikan KPK kepada Bupati dan tim. Satu lagi yang terpenting, tidak ada satu katapun dari Pak Imron dihadapan KPK, yang menjelek jelekan kepemimpinan bupati sebelumnya," jelasnya.

 

Justru lanjut Hilmi, KPK mengapresiasi program Bupati yang berkaitan dengan program transfaransi manajemen ASN berbasis merit system. Justru KPK aku Hilmi, ingin menyaksikan langsung launcing program tersebut, awal bulan depan.

 

"Dan satu hal lagi, dalam waktu dekat KPK akan turun langsung ke Pemkab Cirebon. Mereka sudah mengagendakan melakukan pembinaan langsung ke setiap OPD. Mekanismenya seperti apa, KPK nanti yang lebih tahu," paparnya.

 

Hilmi menambahkan, dari hasil koordinasi tersebut bisa disimpulkan, bahwa KPK lebih mendorong Bupati Imron untuk melaksanakan tiga point utama. Yaitu, proses perizinan, Pengadaan barang dan jasa serta manajemen ASN. Tiga point inilah yang menjadi pantauan KPK, sehingga harus memanggil bupati supaya tidak salah langkah.

 

"Silahkan masyarakat dan ASN di Pemkab Cirebon menterjemahkan sendiri. Ya masa kalau bener kami diperiksa KPK, pulangnya foto bareng di lobi KPK," tukasnya.

 

Sebelumnya, beredar isu yang cukup kencang, kedatangan Bupati Imron ke KPK disambut antusias "orang kuat" yang selama ini selalu melakukan intervensi kepemimpinan Imron. Bahkan, orang kuat tersebut menyebar isu, Imron diperiksa terkait kasus korupsi diantara masalah proyek dan jual beli jabatan. 

 

 

Namun setelah tahu bahwa kedatangan Imron hanya memenuhi undangan KPK untuk koordinasi pencegahan korupsi, orang kuat tersebut kebakaran jenggot. Dia langsung menyebar isu lagi bahwa, dia dijelek jelekan Imron di depan KPK. Orang kuat tersebut menelepon orang-orang yang masih punya kolega dengan dirinya, dan menuding dirinya dijatuhkan Imron dihadapan KPK. (maman suharman)