Bupati Komitmen Dukung Honor Nakes Jadi PPPK
Bukti dukungannya itu bahkan sudah dilakukan dan diketahui langsung oleh pengurus dan anggota Pejuang Honorer Nakes Indonesia Cirebon (PHNIC) beberapa waktu lalu.
Ketua PHNIC, Sarniti menyampaikan, aksi long march dilakukan untuk mendesak Pemkab Cirebon agar memprioritaskan Nakes dalam formasi PPPK sesuai PMK 212. Pasalnya, dari ribuan honorer Nakes yang ada, masih banyak honorer Nakes yang belum terakomodir, terutama honorer Nakes non medis.
Menurut Sarniti, pihaknya merasa bersyukur karena saat ini formasi tersebut sudah turun. Terlebih, formasi terbesar adalah untuk Kabupaten Cirebon, yakni 2.130.
"Tapi kami masih bingung apakah ini akan diambil oleh SKPD lain atau hanya untuk nakes, makanya ini yang sedang kami perjuangkan," kata Sarniti.
Selain itu, PHNIC juga menagih kesejahteraan para honorer Nakes kepada Pemkab Cirebon melalui penandatanganan kontrak oleh Bupati. Sejauh ini honor yang diterima honorer Nakes masih jauh dari kata sejahtera.
"Semua honor Nakes, baik medis maupun non medis itu belum sejahtera, gaji atau upah yang diterima masih di bawah standar," ujarnya.
Meskipun status Puskesmas di Kabupaten Cirebon sudah beralih menjadi BLUD, namun sampai saat ini pihaknya belum pernah merasakan kesejahteraan dari penerapan BLUD tersebut. Dengan kata lain, peralihan status Puskesmas menjadi BLUD ini ternyata belum mampu mensejahterakan para honorer Nakes.
"Honor yang kami terima itu sekitar satu jutaan, yang di bawah itu juga ada karena sesuai kapitasi. Tapi, intinya ya masih di bawah standar," tambahnya. (maman suharman)
Halaman :
