DPRD Kota Bogor Belum Sepakati Program Prioritas RAPBD 2022

"Ya, salah satu hal yang krusial adalah terkait anggaran RTLH. Banyak warga yang membutuhkan. Mendesak dianggarkan, sementara anggaran untuk infrastruktur tengah kota ataupun pembebasan lahan yang belum jelas urgensinya seharusnya dapat ditunda," terangnya.

Baca Juga: Pansus DPRD Kota Bogor Desak Wali Kota Bima Arya Terbitkan Perwali P4S

Atang memaparkan, selain RTLH, dalam kesimpulan rapat meminta kepada TAPD agar beberapa program prioritas tidak di rasionalisasi. Seperti penyelesaian Masjid Agung, pembangunan sekolah baru tingkat SD dan SMP, rehabilitasi gedung sekolah rusak, iuran BPJS warga miskin, beasiswa, penanganan Covid-19, honor guru ngaji, dan dana fasilitasi disabilitas.

"Pembangunan fisik juga jalan Indobaso, penanggulangan banjir, dan infrastruktur wilayah harus diutamakan dan tidak dipangkas," paparnya.

Sementara itu, Wakil Ketua III DPRD Kota Bogor Eka Wardhana juga menyinggung soal rencana adanya rasionalisasi RTLH sebanyak 1.000 rumah. Ia meminta agar sebelum melakukan rasionalisasi, TAPD memberikan informasi terlebih dahulu kepada DPRD Kota Bogor wilayah mana saja yang akan dirasionalisasi.

Baca Juga: APBD 2022, Komisi I DPRD Kota Bogor Dorong Anggaran Rp300 Miliar untuk 6 Kecamatan

"Kami berharap informasi ini lebih awal diberikam ke kami. Kami berharap itu tidak dilakukan, apalagi kalau dikaitkan dengan program kerja walikota kan untuk mengurangi RTLH," tegas Eka.