Jaksa Kejari Kota Bogor Dilaporkan Terdakwa Pencabulan ke Jamwas, Ini Penyebabnya

Jaksa Kejari Kota Bogor yang dilaporkan ke Jamwas dan Ketua Komisi Kejaksaan berinisial MD. Dia merupakan jaksa yang menangani kasus dugaan pencabulan dengan terdakwa ET.

Jaksa Kejari Kota Bogor Dilaporkan Terdakwa Pencabulan ke Jamwas, Ini Penyebabnya
Seorang jaksa dari Kejari Kota Bogor dilaporkan ke Jamwas dan Komisi Kejaksaan lantaran diduga tidak profesional dan melanggar HAM dalam menangani kasus dugaan pencabulan. (Rizki Mauludi)

INILAHKORAN, Bogor – Dianggap tidak profesional, seorang jaksa di kejari Kota Bogor dilaporkan ke Jamwas dan Ketua Komisi Kejaksaan oleh kuasa hukum kasus dugaan pencabulan.

Jaksa Kejari Kota Bogor yang dilaporkan ke Jamwas dan Ketua Komisi Kejaksaan berinisial MD. Dia merupakan jaksa yang menangani kasus dugaan pencabulan dengan terdakwa ET.

Selain dianggap tidak profesional, MD yang merupakan anggota Kejari Kota Bogor juga dilaporkan lantaran diduga melanggar hak asasi manusia (HAM) dalam menangani dugaan kasus pencabulan terhadap terdakwa ET.

Diketahui, laporan yang dibuat ke Jamwas dan Ketua Komisi Kejaksaan itu dilayangkan langsung Ujang Suja'i Toujiri, selaku Kuasa Hukum terdakwa.

"Sudah kita laporkan perhari Jumat (12/8/2022) kemarin," ungkap Ujang Suja'i kepada wartawan pada Senin  15 Agustus 2022.

Ujang Suja'i melanjutkan, pihaknya mengadukan Jaksa MD terkait dengan kode etik dan perilakunya atas tindakan indisipliner selaku Jaksa Penuntut Umum dalam penanganan perkara perbuatan cabul sebagaimana dalam surat dakwaan No. PDM-28/Eku.2/BGR/07/2022. Ujang Suja'i menjelaskan, alasan pihaknya melaporkan Jaksa MD ke Jamwas dan Komisi Kejaksaan RI ini bermula atas surat dakwaan No. PDM-28/Eku.2/BGR/07/2022 yang dibuat dan ditandatangani Jaksa MD pada Senin (25/7).

"Kemudian, surat dakwaan itu diberikan dan disampaikan salinannya kepada terdakwa pada Senin (8/8/2022). Sementara, terdakwa ini sudah menjalani penahanan di Polresta Bogor Kota sejak Minggu (26/6/2022). Dimana, mulanya penyidik mengeluarkan surat penahanan terdakwa dengan masa berlaku sejak 26 Juni 2022 hingga 15 Juli 2022. Kemudian, diperpanjang oleh Penuntut Umum dengan masa berlaku 16 Juli 2022 Hinga 24 Agustus 2022. Lalu, diubah kembali oleh Penuntut Umum dengan masa berlaku 25 Juli 2022 spao 13 Agustus 2022," jelasnya.

Ujang Suja'i menegaskan, akan tetapi, yang menjadi persoalan pihaknya selaku Penasehat Hukum terdakwa yang resmi mendapatkan Kuasa per Rabu (10/8/2022), saat melakukan kroscek ke Kantor Kejari Kota Bogor untuk mencari informasi terkait dengan kliennya pada Rabu (10/8/2022), pihaknya tidak bisa menemui Jaksa MD karena alasan sedang banyak agenda sidang.

"Kemudian, dari petugas PTSP didapati informasi bahwa status perkara kliennya masih sedang menunggu Penetapan Hari Persidangan dari Pengadilan Negeri (PN) Bogor. Sedangkan yang membuat janggal pihaknya, ternyata pada Selasa (9/8/2022) telah dilakukan persidangan di Pengadilan Negeri (PN) Bogor, dengan agenda pembacaan dakwaan terhadap terdakwa. Di mana, pelimpahan perkara ke PN Bogor sudah dilayangkan sejak Senin (1/8/2022)," tegasnya.

Ujang Suja'i membeberkan, tembusan surat dakwaan sendiri belum disampaikan kepada keluarga terdakwa. Atas hal itu, pihaknya menilai bahwa kejadian ini merupakan ketidak transparan dan tidak profesionalnya Jaksa MD, serta adanya kebohongan dari petugas PTSP.

"Karena, atas kejadian ini, klien kami telah kehilangan hak-haknya untuk menyampaikan keberatan-keberatan dalam dakwaan. Ditambah, sejak penangkapan, penahanan serta penuntutan pun klien kami tidak pernah mendapatkan hak bantuan hukum. Untuk itu, kami melaporkan persoalan ini ke Jamwas dan Komisi Kejaksaan RI untuk dapat melakukan eksaminasi pada kasus ini," bebernya.

Ujang menambahkan, sebab, perlakuan Jaksa MD dan petugas PTSP merupakan tindakan yang tidak profesional serta pelanggaran HAM dan merupakan preseden buruk untuk penegakan hukum. Seharusnya tembusan surat pelimpahan perkara beserta tembusan surat dakwaan disampaikan kepada tersangka, pada saat yang bersamaan dengan penyampaian surat pelimpahan perkara tersebut ke PN Bogor.

"Ini jelas-jelas adalah perbuatan melawan hukum yang bertentangan ketentuan Pasal 143 ayat (4) KUHAP. Maka kami membuat laporan ke Jamwas dan Komisi Kejaksaan," terang Ujang Suja'i.

Saat dikonfirmasi, Kasi Pidum Kejari Kota Bogor Riyadi Setiadi enggan berkomentar banyak mengenai laporan ini. Menurutnya, saat ini kasus tersebut masih dalam tahap persidangan.

"Masih dalam tahap persidangan," singkatnya kepada wartawan baru-baru ini.

Diketahui, berdasarkan surat dakwaan No. PDM-28/Eku.2/BGR/07/2022, ET disangkakan telah melakukan perbuatan cabul terhadap korban berinisial SAT (5) pada Jumat (17/6/2022) sekitar pukul 10:00 WIB. Kemudian, orang tua korban melaporkan kasus ini ke Polresta Bogor Kota dan ET pun diamankan dari kediamannya pada Sabtu (25/6/2022). Adapun atas sangkaan perbuatan cabul itu, ET terancam pidana sesuai Pasal 76E jo Pasal 82 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 17 tahun 2016 tentang Perlindungan Anak. (Rizki Mauludi)


Editor : Ardi