Pemprov Jabar Siapkan Skema untuk MBR yang Bekerja di Sektor Informal Miliki Rumah
Pemprov Jabar berupaya memfasilitasi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang bekerja di sektor informal agar bisa memiliki rumah. Untuk merealisasikan itu, ada sejumlah skema yang saat ini sedang disiapkan.
Boy menyampaikan, untuk pembiayaan tersebut di antaranya dari Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP), atau dari SMM ditambah dari pemerintah provinsi.
"Mudah-mudahan tahun ini proses menjadi BLUD pada Juli ini selesai dan dana PPDPP bisa bergulir di sini ya minimal modal di sini Rp10 miliar. Misal dari PPDPP Rp5-6 miliar turun itu bisa untuk 300 unit, sementara target kita 1.000 unit idealnya," paparnya.
Boy melanjutkan, BLUD diharapkan bisa mendongkrak akselerasi peningkatan kepemilikan rumah. Yang kedua memperluas cakupan, yang ketiga peningkatan pelayanan pemerintah atau UPTD dari yang menyediakan hunian tapi sekarang memfasilitasi pembiayaan kepemilikan rumah.
Baca Juga : DPRD Jabar Dorong Potensi Kelautan dan Perikanan Dimaksimalkan
"Untuk UPTD mudah-mudahan Juli selesai. Ini saya dikejar tayang juga," tutur dia.
Sementara itu, Sekda Jabar Setiawan Wangsaatmaja mengatakan pihaknya ingin mengakselerasi kepemilikan rumah bagi MBR dan ingin memperluas cakupannya.
Mengingat terbentur kewenangan, maka pihaknya menyimpulkan jika pemerintah provinsi diberikan kewenangan dalam bentuk lain, tentu bisa mempercepat dan memberikan pelayanan publik lebih baik.
"Jadi penyediaan perumahan MBR itu memang kalau dalam UU No 23 itu menjadi kewenangan pemerintah pusat tetapi pemerintah provinsi juga ingin mengakses," kata dia.
Halaman :
