Pilpres 2024: Megawati dan SBY Direncanakan Bersua, Mungkinkah Partai Demokrat Bergabung dengan PDIP?

INILAHKORAN, Bandung - Riak pergerakan partai politik menuju kontestasi Pilpres 2024 mulai mengemuka, usai Partai Demokrat memutuskan keluar dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP), sekaligus mencabut dukungannya terhadap Anies Baswedan.

Baru-baru ini, diwacanakan bakal ada pertemuan antara Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dengan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) terkait suksesi Pilpres 2024.

Pertemuan ini bukan tidak mungkin menjurus mengenai peluang bergabungnya Partai Demokrat ke koalisi PDIP di Pilpres 2024 yang mengusung Ganjar Pranowo sebagai bakal calon presiden (bacapres).

Menyikapi dinamika ini, Ketua DPD PDIP Jabar Ono Surono mengatakan, adanya rencana pertemuan tersebut tidak lepas dari komunikasi politik yang dilakukan Puan Maharani dalam melakukan lobi. Salah satunya dengan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) beberapa waktu lalu.

Terlebih, Puan kata dia telah terang-terangan menyampaikan kepada publik bahwa AHY merupakan salah satu kandidat yang bakal mendampingi Ganjar.

"Lalu muncul dari Mbak Puan terkait opsi bacawapres yang juga disana ada nama Mas AHY. Sehingga dengan keluarnya Demokrat dari Koalisi Perubahan, memisahkan diri dari PKS dan Nasdem. Tentunya ini menjadi suatu langkah yang baik, dari PDI Perjuangan pasti membuka kesempatan Demokrat untuk bergabung bersama-sama mengusung Mas Ganjar Pranowo sebagai presiden," ujarnya pada INILAHKORAN baru-baru ini.

Ono menambahkan, bila pertemuan antara Megawati dan SBY terealisasi dalam waktu dekat. Tentunya bakal menjadi kisah baru, mengingat hubungan kedua partai kurang berjalan harmonis selama gelaran dua kali Pemilu terakhir.

Ini juga sambung dia, akan mengembalikan nostalgia antara Megawati dan SBY karena keduanya pernah bekerjasama dalam pemerintahan Republik Indonesia. Dimana dalam Kabinet Gotong Royong, Megawati menjadi presiden dan SBY sebagai Menteri Koordiantor Bidang Politik dan Keamanan (Menkopolkam).

"Tentunya ada sebuah sejarah, bagaimana Ibu Mega dengan Pak SBY pernah bekerjasama dan saya yakin Demokrat mempunyai keinginan bagaimana ke depan Indonesia jauh lebih baik lagi," ucapnya.

Sementara terkait kandidat bacawapres untuk Ganjar, dia menjelaskan bahwa keputusan tersebut adalah kewenangan para ketua umum partai pengusung. Dimana saat ini diakuinya, tengah dilakukan pembahasan secara implisit. Tentunya hasil survei dari sejumlah lembaga bakal menjadi salah satu tolok ukur, dalam menentukan figur bacawapres.

"Basis survei, tentunya juga akan menjadi salah satu komponen di antara komponen lainnya. Sehingga kalau bicara terkait hasil survei, ada simulasi Pak Ganjar-Pak Mahfud, Pak Ganjar-Erick Thohir, Pak Ganjar-Ridwan Kamil, Pak Ganjar-AHY dan lain-lain, tentunya menjadi salah satu tolok ukur. Tapi yang paling penting, bagaimana bisa melakukan kerjasama antara capres-cawapres komitmen lima tahun ke depan untuk menjadikan Indonesia jauh lebih baik lagi," tuturnya.

Siapapun yang bakal menjadi pendamping Ganjar kelak kata Ono, diharapkan mampu mendongkrak suara guna memenangkan Pilpres 2024 mendatang.

"Tentunya kita respon positif, siapapun calon wakil Mas Ganjar yang tentunya bisa berkontribusi untuk Mas Ganjar menang lebih mudah di Pilpres 2024," sambungnya.

Sedangkan terkait rencana deklarasi kandidat bacapres dan bacawapres, mengingat rencananya pendaftaran oleh KPU bakal dibuka pada medio Oktober kelak. Ono mengatakan, berdasarkan pernyataan dari Sekjen DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto, akan dilakukan secepat mungkin sebelum pendaftaran dibuka. Itu berarti pengumuman akam dilakukan dalam satu bulan ke depan.

"Menurut Sekjen DPP Partai, akan dilakukan secepatnya. Sebelum pendaftaran," tandasnya.*** (yuliantono)