PPNPN Kemendikbudristek Meninggal Dunia, Ahli Waris Terima Santunan dan Beasiswa dari BPJS Ketenagakerjaan
Direktur Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Zainudin bersama Sekjen Kemendikbudristek Suharti menyerahkan santunan kematian dan manfaat beasiswa pendidikan sebesar Rp434 juta kepada ahli waris atau keluarga Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) Biro Umum Kemendikbudristek di Kantor Kemendikbudristek Jakarta, Senin 18 September 2023.
“Jadi pesan saya kepada semua nanti tolong koordinasi pada BPJS Ketenagakerjaan untuk memastikan jangan sampai ada karyawan atau pegawai Kemendikbudristek yang belum terlindungi dari semua hak-haknya. Pak Menteri juga sudah menerbitkan Surat Edaran. Saya juga sudah mengeluarkan Surat Edaran. Kita tidak hanya ingin pegawai yang ada di pusat saja yang mendapatkan perlindungan, tetapi juga mereka yang ada di daerah dan Perguruan Tinggi,” tambahnya.
Dirinya menyampaikan bahwa Kemendikbudristek secara terus-menerus bekerja sama memastikan guru dan tenaga kependidikan di daerah yang merupakan kewenangan Pemda juga dapat mendapatkan perlindungan, mulai dari Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, Jaminan Hari Tua dan Jaminan Pensiun.
Zainudin kembali mengapresiasi Kemendikbudristek yang telah menjalankan mandat dari Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Perlindungan Jamsostek, tak lupa dirinya juga mengajak seluruh pekerja dan pemberi kerja untuk memastikan dirinya terlindungi.
“Seperti kampanye kami “Kerja Keras Bebas Cemas”, kembali saya mengajak seluruh pekerja dan pemberi kerja untuk memastikan dirinya terlindungi program jaminan sosial ketenagakerjaan, karena dengan memiliki perlindungan, pekerja dapat bekerja dengan keras, dengan optimal, seluruh kecemasan kekhawatiran akan risiko bisa dialihkan kepada BPJS Ketenagakerjaan,” lanjut Zainudin.
Di tempat berbeda, Opik Taufik selaku Kepala Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Bandung Suci turut menyampaikan ucapan bela sungkawa atas musibah yang dialami oleh pegawai PPNPN Biro Umum Kemendikbudristek sekaligus mengapresiasi pihak Kemendikbudristek yang telah mendaftarkan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri kedalam program BPJS Ketenagakerjaan.
Opik berharap para pekerja dapat berkontribusi lebih besar untuk kualitas pendidikan anak bangsa dengan bekerja lebih tenang & produktif karena ada perlindungan BPJS Ketenagakerjaan.
“Selain dukungan perlindungan terhadap seluruh pegawai Non ASN yang berada di Kementerian, Lembaga Negara dan Pemerintah Daerah, juga diperlukan bentuk dukungan lainnya berupa penerbitan peraturan atau regulasi dalam mendukung Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan,” tutup Opik.***
Halaman :
