Wow Besok Partai Geruduk DPR RI, Ada Apa?

"Jadi tidak ada alasan ekonomi untuk tidak menyelenggarakan Pemilu 14 Februari 2024 dan ingin memperpanjang masa jabatan Presiden. Ini bukan tentang hak berdemokrasi, ini tentang kudeta konstitusional," said Iqbal.

Tuntutan kedua, batalkan Permenaker Nomor 2 Tahun 2022 terkait JHT yang hanya bisa diambil di usia 56 tahun. Partai Buruh meminta agar aturan tersebut dibatalkan. Bukan merevisi regulasi tersebut. Said Iqbal menegaskan pihaknya juga meminta agar Permenaker Nomor 2 Tahun 2022 dicabut dengan cara mendesak DPR menggunakan hak interpelasi dan hak angket.

Baca Juga: Buruh Minta Batalkan Permenaker No 2 Tahun 2022, Bukan Dilakukan Revisi

“DPR jangan hanya sekedar menolak, tetapi juga harus diikuti oleh sikap politik yang tegas dengan melakukan hak interpelasi dan hak angket," tegas Said Iqbal.

Ketiga, Partai Buruh meminta pemerintah dan DPR rapat bersama untuk bersikap tegas yakni setop perang Rusia dan Ukraina. Selain karena alasan kemanusiaan, dampak perang juga dirasakan oleh kaum buruh karena akan menyebabkan goncangan perekonomian dunia.

Sementara itu, tuntutan terakhir adalah mendesak agar harga kebutuhan pokok dikendalikan sehingga tidak melonjak tinggi. Seperti menurunkan harga gas LPG dan energi lainnya. Kemudian harga daging, kedelai, minyak goreng, dan harga pangan lainnya di tengah tidak adanya kenaikan upah buruh.