Catat Hasil Baik, KPK Ingatkan Pemprov Jabar Jangan Terbuai Hasil MCP

Kepala Satgas II Wilayah 1 Koordinator dan Supervisi KPK Arief Nurcahyo mengingatkan Pemerintah Provinsi Jawa Barat jangan terbuai hasil Monitoring Center for Prevention (MCP), meski mendapatkan hasil yang baik.

Catat Hasil Baik, KPK Ingatkan Pemprov Jabar Jangan Terbuai Hasil MCP

INILAHKORAN, Bandung - Kepala Satgas II Wilayah 1 Koordinator dan Supervisi KPK Arief Nurcahyo mengingatkan Pemerintah Provinsi Jawa Barat jangan terbuai hasil Monitoring Center for Prevention (MCP), meski mendapatkan hasil yang baik.

Penghargaan yang didapat Pemprov Jabar atas hasil MCP, karena mendapatkan skor tinggi dalam percepatan pencegahan korupsi harus bisa dipertahankan dan dijalankan secara maksimal.

"Pemerintah Provinsi Jawa Barat skor MCP sudah 90 persen. Mendapatkan lima besar secara nasional. Upaya ini harus dijalankan, jangan terbuai penghargaan," ujar Arief usai Rapat Koordinasi Program 2024 serta Pemantauan dan Evaluasi Program Pemberantasan Korupsi 2023 di Gedung Sate, Kota Bandung, Rabu 27 Maret 2024.

Baca Juga : Gelorakan Semangat Pilah Sampah, Dukung Indonesia Bersih 2025

Dia melanjutkan, pencegahan korupsi di seluruh pemerintah daerah harus dilakukan. Melalui sejumlah indikator dalam MCP seperti perencanaan, penganggaran, pelayanan publik, pengadaan barang dan jasa, manajemen ASN dan optimalisasi pendapatan daerah, serta manajemen barang milik daerah dapat menjadikan pemerintah yang sehat.

"Manajemen ASN, terkait seleksi promosi, mutasi ASN. Mudah-mudahan proses yang terjadi, khususnya di Jawa Barat tidak ada lagi suap atau gratifikasi," ucapnya.

Sistem Merit yang diterapkan Pemprov Jabar kata dia, turut memberi dampak dalam MCP tersebut. Maka dari itu diakuinya, Sistem Merit dapat direplikasi pemerintah daerah lain, guna menciptakan lingkungan pemerintah daerah yang bersih.

Baca Juga : Kejar Arus Mudik Lebaran, DBMPR Jabar Kebut Sapu Lubang Jalan

"Sistem Merit di Jawa Barat termasuk yang sangat baik dibandingkan pemerintah daerah lain di seluruh Indonesia. Harusnya bisa menjadi contoh tauladan bagi pemerintah daerah lain," tandasnya. (Yuliantono)***


Editor : JakaPermana