Curiga Ketersedian Antropometri, Komisi IV Bakal Kunjungi Pabrik Pemenang Tender
Untuk mendapatkan kejelasan terkait persoalan itu, Komisi IV DPRD Kabupaten Cirebon pun menggelar rapat kerja dengan Dinkes, Bagian ULP, dan Inspektorat setempat, Selasa 25 Juli 2023.
INILAHKORAN, Cirebon - Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Cirebon, terus menyoroti proyek pengadaan antropometri senilai Rp 22 di Dinas Kesehatan (Dinkes) setempat. Sebab, anggaran dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI tersebut, sampai saat ini barangnya belum bisa didatangkan.
Untuk mendapatkan kejelasan terkait persoalan itu, Komisi IV DPRD Kabupaten Cirebon pun menggelar rapat kerja dengan Dinkes, Bagian ULP, dan Inspektorat setempat, Selasa 25 Juli 2023.
Usai rapat kerja, Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Cirebon, Aan Setiawan menjelaskan, rapat kerja tujuannya untuk mengetahui prosesnya seperti apa terkait proyek pengadaan antropometri ini. Sehingga, kalau memang ada kejanggalan, pihak Inspektorat bisa menentukan langkah.
Baca Juga : Ganjaran Buruh Adakan Pelatihan Digital Marketing Untuk Pekerja Muda di Kuningan
"Tadi dijelaskan pada tanggal 24 Mei sudah ditentukan pemenang tendernya. Hanya kami tidak tahu apakah ada kunjungan ke pihak pemenang tender atau tidak. Tadi jawabannya agak sedikit ngambang. Ditanya pabriknya di mana agak sedikit ragu-ragu," ungkap Aan.
Pihaknya juga mempertanyakan, kenapa tidak ada kepastian dari vendor tentang kesiapan ketersediaan barang. Harusnya, setelah klik pemenang, sebelum tanda tangan kontrak pihak PPK nengecek langsung barang di perusahaan. Untuk itu, pihaknha berencana akan melakukan kunjungan ke PT. Imedin untuk memastikan, ada tidaknya barang tersebut.
"Pengadaan antropometri ini tidak hanya di Kabupaten Cirebon, tapi diseluruh Indonesia. Bisa jadi satu merk dikeroyok semua kabupaten/kota. Sehingga kehabisan stok. Jika demikian tentunya bisa celaka. Sedangkan waktunya kontrak sampai tanggal 20 September 2023," ucapnya.
Baca Juga : Sukarelawan Ganjartivity Bantu Lestarikan Tradisi Kebudayaan Lokal di Kabupaten Garut
Ia juga menjelaskan, terkait ada atau tidaknya pelanggaran dalam proses pengadaan antropometri ini. Menurutnya, sesuai yang disampaikan Bagian ULP, tidak ada pelanggaran saat proses lelang. Walaupun begitu, hanya pihak Dinkes melakukan kroscek ke perusahaan pemenang tender.
Halaman :
