Diduga PAD Menguap MIliaran Rupiah, Disperindag Kabupaten Cirebon Diminta Transfaran Terkait Jumlah Kios Pasar

INILAHKORAN, Cirebon - Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kabupaten Cirebon diminta secepatnya menjelaskan ke publik. Hal itu berkaitan dengan dugaan tidak transfarannya dinas ini membuka data, tentang berapa jumlah kios, los dan lemprakan pada 9 pasar milik Pemkab Cirebon.

Pernyataan Kabid Sarana Penunjang Retribusi Disperindag, Ardiles yang menyebutkan potensi retribusi kios di 9 pasar milik Pemkab Cirebon yang hanya ada dibawah 1.000 unit, sangat tidak masuk. Demikian dikatakan Ketua Aliansi Demokrasi Rakyat (Aldera), Warcono Semaun, Minggu  26 Mei 2024.

Warcono menjelaskan, pernyataan Ardiles tersebut nantinya akan berkaitan erat dengan target retribusi pasar, yang saat ini memang ditargetkan Rp. 3 Milyar dalam satu tahun. Padahal menurutnya, data yang Aldera miliki, saat ini ada lebih dari 2.000 unit kios yang tersebar di 9 pasar milik Pemkab Cirebon. Belum lagi, jumlah los dan pedagang lemprakan.

"Sangat tidak realistis jumlah kios di sembilan pasar milik Pemkab Cirebon, jumlahnya dibawah seribu unit. Kami sudah punya perhitungan sendiri, jumlahnya lebih dari dua ribu unit. Wajar saja, targetnya hanya tiga milyar pada tahun ini," ungkap Warcono.

Dirinya sepakat pemberitaan  yang menyebutkan, potensi retribusi  dari 2.000 kios saja, mencapai Rp. 3,6 Milyar per tahunnya. Belum lagi kalau menghitung  jumlah los, yang minimalnya ada 2.000 unit. Bila dikalikan retribusi Rp. 2 ribu lima ratus per hari, maka dalam sebulan sudah terkumpul uang sejumlah Rp. 5 juta. Bila dikalikan dalam sebulan, maka jumlah retribusi  9 pasar milik Pemkab Cirebon, terkumpul Rp. 150 juta.

"Kalau dikalikan satu tahun, maka retribusi dari los yang minimalnya ada 2 ribu unit, akan ada uang terkumpul Rp. 1,8 milyar.  Lah, dari Rp. 3,6 milyar retribusi 2 ribu unit kios ditambah Rp. 1,8 milyar sudah ada cuan Rp. 5,4 milyar. Belum lagi hitungan retribusi pedagang lemparakan. Kenapa targetnya hanya Rp. 3 Milyar. Ini harus diusut tuntas," jelasnya.

Warcono menduga, ada retribusi  pasar  yang menguap, yang nilainya cukup besar. Meskipun alasannya semua kios, los dan pedagang lemprakan sistimnya buka tutup, tapi perhitungan tersebut adalah perhitungan minimal. Karena logikanya, tidak mungkin dari 9 pasar milik Pemkab Cirebon, Diperindag hanya menghitung potensi kios yang buka, hanya ada di angka 900 unit.

"Saya minta Pj bupati Cirebon segera menindak lanjuti masalah ini. Jangan sampai PAD dikorupsi, karena ini menyangkut hajat hidup warga Kabupaten Cirebon. Kalau tidak sanggup, biar Aldera yang membawa kasus ini ke KPK," ancamnya.

Seperti diberitakan sebelumnya,
Disperindag Kabupaten Cirebon, hanya memberikan data potensi retribusi kios dan los pasar, milik Pemkab Cirebon. Padahal, diduga ada sekitar 5.527 unit, yang didalamnya ada kios, los dan lemprakan.

Saat itu, Kabid sarana penunjang retribusi Disperindag Kabupaten Cirebon Ardiles beralasan, buat apa memberikan seluruh data kios los dan lemprakan, kalau kondisinya buka tutup. Dirinya hanya mendata, tahun ini potensinya hanya ada 933 kios dan 949 los. Namun ketika diminta potensi berapa jumlah pedagang lemprakan, dirinya enggan memberikan.

Dia menjelaskan, saat ini retribusi seluruh pasar baik kios, los maupun lemprakan sudah menggunakan aplikasi Qris. Artinya, semua retribusi sudah langsung dibayarkan dan tidak masuk ke bendahara masing-masing pasar. Untuk kios, pedagang membayar retribusi sebesar Rp. 5 ribu dan los retribusinya Rp. 3 ribu 500.

Sayangnya Ardiles keukeuh tidak ada data total kios ,los dan lemprakan pada 9 pasar milik Pemkab Cirebon, dengan jumlah total 5.527. Sementara data valid sendiri menyebutkan, dari total 5.527 yang didalamnya ada kios, los dan lemprakan, jumlah yang buka ada 3.115. Sementara yang tutup berjumlah 1.247. Sementara yang buka tutup berjumlah 1.164.

Ironisnya, data tersebut tidak menyebutkan berapa jumlah kios, los dan pedagang lemprakan. Kalau saja total jumlah kios di 9 pasar yang buka ada 2000 kios, maka dalam sehari ada retribusi yang masuk sekitar Rp.10 juta. Kalau dikalikan satu bulan, akan ada retribusi Rp. 300 juta. Maka dalam satu tahun ada Rp.3,6 milyar. Hitungan itupun belum dari hitungan retribusi los dan pedagang lemprakan.

Ironisnya, target retribusi tahun ini hanya Rp. 3 milyar saja. Sementara, sudah lama santer terdengar, potensi retribusi untuk 9 pasar milik Pemkab Cirebon ini, diduga ada kebocoran yang nilainya mencapai milyaran rupiah dalam pada setiap tahunnya. (maman suharman)