DPRD Jabar Apresiasi Kerjasama Pemprov-Telkomsel Beri Kemudahan PJJ
Wakil Ketua Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat Abdul Hadi Wijaya mengapresiasi kerjasama Pemprov dan Telkomsel dengan meluncurkan program 3,2 juta kartu internet merdeka belajar. Inisiasi itu diakuinya meringankan beban siswa dalam mengikuti proses pembelajaran jarak jauh (PJJ).
INILAH, Bandung – Wakil Ketua Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat Abdul Hadi Wijaya mengapresiasi kerjasama Pemprov dan Telkomsel dengan meluncurkan program 3,2 juta kartu internet merdeka belajar. Inisiasi itu diakuinya meringankan beban siswa dalam mengikuti proses pembelajaran jarak jauh (PJJ).
Dia mengatakan, langkah tersebut sangat membantu para siswa dan pemerintah dalam efisiensi biaya selama PJJ berlangsung hingga pandemi Covid-19 berakhir. Menurutnya, dengan adanya keringanan kuota, paling tidak meminimalisir beban pemerintah untuk menjamin kebutuhan siswa dalam proses belajar daring.
Biaya kuota yang dibebankan sebesar Rp5 ribu untuk 11 GB selama tiga bulan tiap siswa melalui program bantuan pemerintah, dinilainya sangat membantu. Terlebih saat ini anggaran pemerintah mayoritas habis digelontorkan dalam penanganan pandemi Covid-19. Hadi pun optimistis pihaknya bakal menyetujui pengucuran anggaran dari APBD dalam program tersebut.
Baca Juga : Wagub Jabar Tinjau Implementasi Pergub Nomor 60 di Kabupaten Garut
“Kalau kita hitung, pengeluaran Pemprov ini termasuk membiayai anak sekolah dan guru. Saat ini, ada 1,9 juta siswa SMA, SMK, MA dan lain-lain. Kalau ditotal Rp5 ribu per bulan selama tiga bulan berarti Rp48,75 miliar yang harus dialokasikan. Itu dengan menggunakan fasilitas yang sudah ada lewat program bantuan dari operator (Telkomsel). Kalau enggak ada ini, dengan harga normal dengan kuota 11GB itu di kisaran Rp150 ribu. Biaya yang harus dikeluarkan pemerintah, jadi lebih besar. Kalau kita hitung Rp850 miliar. Bantuan ini sangat luar biasa, dalam rangka penghematan anggaran,” ujar Hadi, Kamis (3/9/2020).
“Selaku wakil ketua Komisi V, saya sangat terkesima bahwa ada perusahaan yang peduli untuk buat proses belajar sangat murah. Saya yakin, teman-teman di komisi dan DPRD pun akan menyetujui dalam realisasi anggaran untuk program ini. Apalagi ini untuk kepentingan publik. Dalam hal infrastruktur PJJ ini ada tiga, kuota, gawai dan sinyal. Dengan adanya program ini, masalah kuota bisa terselesaikan. Kita tinggal upayakan aspek lain, seperti gawai dan sinyal,” sambungnya.
Hadi berharap, langkah yang diambil Telkomsel dapat menjadi contoh bagi operator lain untuk memberikan sumbangsih kepada masyarakat khususnya di Jawa Barat. Serta tentu saja kata dia, dengan membenahi aspek lain sehingga program serupa dapat berjalan efektif dalam meningkatkan mutu pendidikan siswa.
Baca Juga : Uu Ruzhanul Tinjau Penerapan Protokol Kesehatan Industri di Garut
“Saya sangat mengapresiasi dan berterimakasih dengan operator yang sudah berkontribusi. Saya juga berharap semua operator juga bisa memberikan sumbangsih, karena marketnya masih ada. Ada SD dan SMP yang mungkin bisa diatur. Tinggal diatur dalam pengawasannya, ya mungkin berupa pirant control, agar kuota tersebut bisa dimanfaatkan sesuai peruntukkannya. Serta tinggal dipikirkan bagaimana caranya agar program tersebut bisa bermanfaat lebih maksimal,” tutupnya. (Yuliantono)
