Indonesia Menuju Pusat Ekonomi Syariah Dunia

INILAHKORAN,Bandung,- Wakil Presiden (Wapres) RI, Ma'ruf Amin mengungkapkan, gelaran WIES 2023 menjadi jalan perwujudan komitmen Indonesia untuk terus melangkah menjadi pusat perkembangan ekonomi Islam.

"Kita ingin menjadikan Indonesia sebagai pusat perkembangan ekonomi islam atau ekonomi dan keuangan syariah di dunia," kata Wapres RI Ma'ruf Amin di Padang dikutip Inilah Koran dari Antara, Kamis 14 September 2023.

Melalui agenda WIES, Wapres menilai respons negara-negara peserta sangat baik. Hal itu juga dilatarbelakangi potensi besar yang dimiliki Indonesia sehingga meyakinkan delegasi yang hadir tertarik menjadikan Indonesia sebagai pusat perkembangan ekonomi syariah.

Pada kesempatan itu, eks Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) pusat tersebut mengatakan pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) sangat potensial untuk digerakkan sebagai bagian dari upaya pembangunan perekonomian yang inklusif, adil dan berkelanjutan.

"Apalagi, jumlahnya yang dominan dan sebarannya yang luas," kata Wapres.

Dikatakan Wapres, pemerintah secara serius terus mengembangkan ekosistem kewirausahaan di Indonesia antara lain melalui regulasi yang mengatur tentang pengembangan kewirausahaan nasional.

Dukungan yang disediakan pemerintah mencakup insentif dan penyediaan infrastruktur, penyiapan sumber daya manusia, sumber pembiayaan, kemudahan akses pasar, hingga penyediaan pendidikan dan pelatihan.

"Arahnya adalah menciptakan wirausaha baru kemudian mendorong mereka untuk naik kelas menjadi wirausaha yang mapan dan sanggup menjadi mentor bagi wirausaha lainnya," jelasnya.

Kemudian model bisnis tematik kewirausahaan dikembangkan melalui skema wirausaha pemuda, wirausaha perempuan, wirausaha sosial, wirausaha desa dan wirausaha teknologi.

Ikhtiar Indonesia dalam mewujudkan kemajuan dan pembangunan ekonomi yang lebih baik juga dilakukan melalui pengembangan ekonomi dan keuangan syariah sebagai arus baru yang menjanjikan.

Dalam kunjungannya kerjanya menghadiri WIES 2023, Wapres juga mengingatkan kembali terkait pentingnya pengawasan terhadap rumah ibadah. Hal itu dinilai menjadi isu strategis untuk mencegah berkembangnya paham radikalisme di Indonesia.

Ma'ruf Amin menegaskan pengawasan terhadap rumah ibadah maupun instansi lainnya sudah menjadi kewajiban bagi pemerintah agar tidak ada penyebaran radikalisme di masyarakat.

"Saya kira pengawasan seluruh institusi dan kelembagaan dari pengaruh radikalisme sudah menjadi kewajiban," kata Wapres RI Ma'ruf Amin di Padang, Sumatera Barat, Jumat.

Akan tetapi, eks Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat tersebut menilai mungkin yang menjadi persoalan di masyarakat ialah ketika ada pengawasan khusus misalnya terhadap suatu masjid. Padahal, pada dasarnya semua tempat ibadah memang diawasi negara. "Jadi, sebaiknya tetap diawasi tetapi tidak usah disebutkan bahwa ada pengawasan ke masjid," ucap Wapres.

Tujuannya, agar masjid atau pengurus masjid dan masyarakat secara umum tidak merasa dicurigai oleh pemerintah atau aparat keamanan. Langkah itu dinilai Wapres akan lebih baik dan tidak menimbulkan kegaduhan.

Pada kesempatan itu, ia menyampaikan pengawasan terhadap institusi pemerintah, rumah ibadah dan lembaga lainnya penting untuk dilakukan. Sebab, jangan sampai paham radikal menyasar masyarakat namun tidak terawasi pemerintah khususnya pihak yang berwajib.

"Jadi, semua diawasi supaya tidak terjadi penyusupan dari kelompok radikalisme," ujarnya.

Sebelumnya, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) RI Komjen Polisi Rycko Amelza Dahniel menjelaskan pandangan utuh terkait usulan mekanisme kontrol rumah ibadah sebagai upaya mencegah radikalisme.

Mekanisme kontrol di tempat ibadah tersebut diusulkan dengan menekankan terhadap pentingnya pelibatan masyarakat setempat dalam pengawasan, bukan kontrol penuh dan sepihak oleh pemerintah.***