Ketua DPD Nilai Tim Terpadu Dibutuhkan Tangani Masalah Perairan Natuna

"Indonesia awalnya tidak terlibat dalam konflik Laut China Selatan. Tapi, sejak tahun 2010 Tiongkok secara sepihak mengklaim Perairan Natuna Utara masuk dalam teritori mereka, mau tidak mau kita juga harus turun tangan," ucap LaNyalla.

Ketua Dewan Kehormatan Kadin Jawa Timur itu mengatakan, penegasan kedaulatan di kawasan Perairan Natuna memang sudah seharusnya dilakukan. Sebab Kedaulatan NKRI harus dijaga hingga titik penghabisan.

LaNyalla pun memuji langkah-langkah yang dilakukan pemerintah, mulai dari peluncuran peta Negara Kesatuan Republik Indonesia versi baru dengan mengubah nama perairan Laut China Selatan menjadi Laut Natuna Utara.

Baca Juga : Diprediksi 49.682 Pekerja Migran Pulang

Hingga, sikap Presiden Joko Widodo yang terjun langsung ke lokasi untuk memberi sinyal kepada China bahwa kedaulatan Indonesia tidak bisa diganggu.

"Berdasarkan Konvensi United Nations Convention on The Law of the Sea (UNCLOS) 1982 atau Konvensi PBB tentang hukum laut, Perairan Natuna termasuk dalam kawasan ZEE Indonesia. Jadi protes Indonesia karena beberapa kali kapal Tiongkok masuk perairan Natuna, termasuk coast guard mereka, memang sudah tepat," katanya.

Tidak hanya kapal Tiongkok, mantan Ketum PSSI ini juga menyoroti banyaknya kapal ikan Vietnam yang mencuri ikan di perairan Natuna. LaNyalla mengatakan, persoalan ini juga harus menjadi perhatian serius.

"Banyaknya kapal ikan Vietnam yang sering masuk ke wilayah kita juga tidak bisa didiamkan. Memang kita melalui Kementerian Luar Negeri sering mengirimkan nota protes, tapi persoalan pencurian ikan selalu terjadi," kata dia.