Lah Sih, MPP Kabupaten Cirebon Masih Kosong Blong Melompong Jeh...

Entah harus dengan cara apa, pelayanan pada mal pelayanan publik atau MPP Kabupaten Cirebon bisa maksimal.  Teguran Menpan RB Abdullah Azwar Anas yang mengaku kecewa dengan tidak maksimalnya pelayanan di gerai itu sudah tidak digubris lagi. 

Lah Sih, MPP Kabupaten Cirebon Masih Kosong Blong Melompong Jeh...
Pantauan di lapangan, Senin 18 Maret 2024, kondisi gedung MPP Kabupaten Cirebon kembali kosong dan hanya diisi beberapa petugas pada beberapa gerai pelayanan. (maman suharman)

INILAHKORAN, Cirebon - Entah harus dengan cara apa, pelayanan pada mal pelayanan publik atau MPP Kabupaten Cirebon bisa maksimal.  Teguran Menpan RB Abdullah Azwar Anas yang mengaku kecewa dengan tidak maksimalnya pelayanan di gerai itu sudah tidak digubris lagi. 

Pantauan di lapangan, Senin 18 Maret 2024, kondisi gedung MPP Kabupaten Cirebon kembali kosong dan hanya diisi beberapa petugas pada beberapa gerai pelayanan.

Sementara, 38 gerai pelayanan MPP Kabupaten Cirebon yang didominasi perwakilan SKPD yang ada di Kabupaten Cirebon 90 persennya tidak diiisi petugas. Gerai Disdukcapil yang seharusnya standby menempatkan petugasnya ternyata kosong. Bahkan perangkat komputernya pun dalam kondisi mati.

Baca Juga : Peduli Terhadap Sesama, Srikandi PLN UP3 Cirebon Memberikan Bantuan Sembako untuk Masyarakat Kutagara Utara

"Lah, katanya MPP, kok sepi. Saya mau membuat KTP dan disarankan datang ke MPP. Tapi ini ujung-ujungnya ngurus di dinas lagi, wong petugasnya tidak ada," kata salah seorang pengunjung yang enggn disebutkan namanya.

Sementara itu, Kadis DPMPTSP Kabupaten Cirebon Dede Sudiono mengaku angkat tangan dengan kondisi tersebut. Masalahnya, meskipun lokasi MPP berada di gedung DPMPTSP tapi bukan berarti dirinya ikut berwenang menegur setiap SKPD yang tidak mengirimkan petugasnya. Semua persoalan tersebut adalah kewenangan bupati untuk menegur tidaknya SKPD yang berafiliasi dengan MPP.

"DPMPTSP itu hanya menyediakan gedung, membayar tagihan listrik tagihan internet termasuk menyediakan fasilitas lainnya. Banyak SKPD yang tidak menempatkan petugasnya, ya itu tanggung jawab kepala SKPD ke Bupati," jelasnya.

Baca Juga : Jelang Ramadan, PLN UP3 Sukabumi dan Polres Sukabumi Bersinergi Jaga Keandalan & Keamanan Ketenagalistrikan

Terpisah, Bupati Cirebon Imron mengaku belum mengetahui secara pasti, kondisi MPP pasca disidak Menpan RB.  Meskipun harapannya kondisi MPP bisa ramai namun sampai saat ini belum mendapatkan laporan secara resmi. Imron juga mengaku bingung, harus dengan cara apa supaya pelayanan publik bisa satu pintu di MPP.

Halaman :


Editor : Doni Ramdhani