LIRA Meradang, Tuding Proyek ABT PUPR Untuk Kepentingan Tahun Politik

(LIRA Kabupaten Cirebon meradang. Hal itu berkaitan dengan adanya dugaan proyek  Anggaran Belanja Tambahan (ABT) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUTR) Kabupaten Cirebon tahun ini

LIRA Meradang, Tuding Proyek ABT PUPR Untuk Kepentingan Tahun Politik

"Saya katakan sekali lagi, di Kabupaten Cirebon penomena rekanan membeli paket pekerjaan ke oknum-oknum anggota dewan, bukan rahasia umum. Kalau saya tarik benang merahnya, saya menduga ada oknum anggota dewan yang menjadi pengepul proyek di DPUTR dong. Buktinya, ada rekanan yang beli paket pekerjaan," ungkapnya.

Anehnya aku Wahyu, pihak dinas seperti tidak berdaya dan terus membiarkan kondisi ini terjadi. Harusnya, ada protes karena imbasnya kepada output pekerjaan nanti yang dihasilkan. Terbukti, saat ini beberapa pekerjaan anggaran murni, yang sudah lewat dari masa kontrak. Meskipun ada penambahan waktu, namun tetap saja menjadi fenomena buruk kinerja DPUTR Kabupaten Cirebon.

Wahyu menambahkan, dalam waktu dekat akan melaporkan persoalan tersebut kepada Bupati Cirebon, Imron. Ini untuk memastikan, apakah Imron mengetahui masalah tersebut, atau memang tidak tahu sama sekali. Padahal, bagus tidaknya kinerja DPUTR termasuk dinas-dinas tekhnis yang ada di Kabupaten Cirebon menjadi pertaruhan Imron di akhir masa jabatannya.

"Kami ini tahun kemarin juga pernah melaporkan ke bupati tentang adanya oknum-oknum anggota dewan yang menguasai proyek di dinas tekhnis. Tapi tidak  direspon. Kalau laporan ini juga tidak direspon lagi, ya berarti tinggal masyarakat yang menilai saja," tukas Wahyu.

Sementara itu, Bupati Cirebon Imron kepada INILAHKORAN beberapa waktu lalu menyebutkan, tidak tahu menahu persoalan tekhnis dilapangan. Dirinyapun tidak pernah ada komunikasi dengan anggota dewan terkait pembahasan masalah proyek.

Selain itu, terkait info beberapa oknum dewan yang menjadi pengepul proyek termasuk di DPUTR, Imron mengaku baru mendengar. Dia menilai, dewan pasti punya jatah pokir yang dikelola oleh dinas dinas tekhnis, termasuk DPUTR. Namun pokir tersebut memang ada dan tidak menyalahi aturan.

"Kalau ada oknum dewan di Kabupaten Cirebon punya banyak jatah pekerjaan, saya belum tahu dan baru mendengar sekarang. Kalaupun ada, ko bisa sih, " akunya.


Editor : Ahmad Sayuti