LIRA Meradang, Tuding Proyek ABT PUPR Untuk Kepentingan Tahun Politik

INILAHKORAN, Cirebon - Lumbung Informasi Rakyat (LIRA)  Kabupaten Cirebon meradang. Hal itu berkaitan dengan adanya dugaan proyek  Anggaran Belanja Tambahan (ABT) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUTR) Kabupaten Cirebon tahun ini, yang dikuasai beberapa oknum anggota DPRD Kabupaten Cirebon. LIRA menilai, kondisi ini semakin menjadi, mendekati tahun politik 2024.

"Fenomena ini sudah terjadi hampir empat tahun lalu. Tapi karena tahun depan adalah tahun politik, gerakannya semakin terdeteksi banyak pihak. Bukan proyek ABT saja, tapi proyek anggaran murni juga diduga dikuasasi beberapa oknum anggota DPRD Kabupaten Cirebon," kata anggota LIRA Kabupaten Cirebon, Wahyu Siswandi, Minggu 29 Oktober 2023.

Wahyu mengaku, ada  gelagat sebagian besar proyek di DPUTR, termasuk ABT akhir tahun ini  diatur oleh beberapa oknum anggota dewan. Dengan kondisi seperti itu, kemungkinan besar penentuan lokus sampai perencanaannya diatur oleh oknum-oknum dewan tersebut. Hal ini mengacu kepada data yang muncul yang mengindikasikan oknum-oknum dewan tadi mendapatkan porsi paket pekerjaan yang cukup banyak.

"Kami sudah mengantongi siapa siapa saja oknum dewan yang diduga mendapatkan paket pekerjaan yang cukup banyak. Baik di bidang PSDA maupun bidang Binamarga. Modusnya ya pakai nama orang lain lah. Atau pakai inisial. Ini untuk anggaran murni maupun ABT ya," jelas Wahyu.

Menurutnya, kondisi tersebut sebetulnya terjadi setiap tahunnya. Bukan rahasia umum lagi, karena ada beberapa nama anggota DPRD Kabupaten Cirebon yang terkenal dengan istilah raja pokir. Namun anehnya, persoalan tersebut malah menjadi hal yang dianggap umum. Padahal, baru sekarang ada sejarah oknum-oknum anggota dewan menguasai proyek-proyek di DPUTR.

"Proyek - proyek DPUTR Kabupaten Cirebon, seolah olah milik segelintir oknum anggota dewan saja. Apalagi tahun depan adalah tahun politik, gerakannya semakin liar. Tapi tidak semua anggota dewan berbuat seperti ini. Masih banyak yang tidak ikut campur dan memilih jalur aman," jelasnya.

LIRA lanjutnya, akan segera menyikapi masalah tersebut secara serius. Hal itu disebabkan adanya dugaan kongkalingkong. Antara pihak dinas dengan segelintir oknum anggota DPRD Kabupaten Cirebon. Ironisnya, rekanan yang harusnya mendapatkan pekerjaan, banyak yang harus membeli pekerjaan kepada oknum-oknum dewan tersebut. Padahal, hal itu adalah pelanggaran berat.

"Saya katakan sekali lagi, di Kabupaten Cirebon penomena rekanan membeli paket pekerjaan ke oknum-oknum anggota dewan, bukan rahasia umum. Kalau saya tarik benang merahnya, saya menduga ada oknum anggota dewan yang menjadi pengepul proyek di DPUTR dong. Buktinya, ada rekanan yang beli paket pekerjaan," ungkapnya.

Anehnya aku Wahyu, pihak dinas seperti tidak berdaya dan terus membiarkan kondisi ini terjadi. Harusnya, ada protes karena imbasnya kepada output pekerjaan nanti yang dihasilkan. Terbukti, saat ini beberapa pekerjaan anggaran murni, yang sudah lewat dari masa kontrak. Meskipun ada penambahan waktu, namun tetap saja menjadi fenomena buruk kinerja DPUTR Kabupaten Cirebon.

Wahyu menambahkan, dalam waktu dekat akan melaporkan persoalan tersebut kepada Bupati Cirebon, Imron. Ini untuk memastikan, apakah Imron mengetahui masalah tersebut, atau memang tidak tahu sama sekali. Padahal, bagus tidaknya kinerja DPUTR termasuk dinas-dinas tekhnis yang ada di Kabupaten Cirebon menjadi pertaruhan Imron di akhir masa jabatannya.

"Kami ini tahun kemarin juga pernah melaporkan ke Bupati tentang adanya oknum-oknum anggota dewan yang menguasai proyek di dinas tekhnis. Tapi tidak  direspon. Kalau laporan ini juga tidak direspon lagi, ya berarti tinggal masyarakat yang menilai saja," tukas Wahyu.

Sementara itu, Bupati Cirebon Imron kepada INILAHKORAN beberapa waktu lalu menyebutkan, tidak tahu menahu persoalan tekhnis dilapangan. Dirinyapun tidak pernah ada komunikasi dengan anggota dewan terkait pembahasan masalah proyek.

Selain itu, terkait info beberapa oknum dewan yang menjadi pengepul proyek termasuk di DPUTR, Imron mengaku baru mendengar. Dia menilai, dewan pasti punya jatah pokir yang dikelola oleh dinas dinas tekhnis, termasuk DPUTR. Namun pokir tersebut memang ada dan tidak menyalahi aturan.

"Kalau ada oknum dewan di Kabupaten Cirebon punya banyak jatah pekerjaan, saya belum tahu dan baru mendengar sekarang. Kalaupun ada, ko bisa sih, " akunya.

Sayangnya, ketika dihubungi  lewat WhatsApp, Plt Sekdis DPUTR Kabupaten Cirebon yang kabarnya di jabat Kabid Binamarga DPUTR, Tomi Hendrawan, tidak merespon. Begitupun dengan Ketua DPRD Kabupaten Cirebon, M. Luthfi. Beberapa kali dihubungi lewat WhatsApp, enggan merespon.

Seperti diberitakan sebelumnya, ratusan paket proyek ABT DPUTR Kabupaten Cirebon akhir tahun ini, diisukan dikuasi oleh beberapa oknum anggota DPRD Kabupaten Cirebon. Isu tersebut sejak tiga tahun lalu, sudah menjadi konsumsi publik masyarakat kabupaten Cirebon, terlebih di kalangan penyedia jasa kontruksi.

Bukan itu saja, proyek murnipun kabarnya dikuasai oleh segelintir oknum-oknum anggota DPRD Kabupaten Cirebon, dan terkenal dengan istilah proyek POKIR. (maman suharman)