LIRA Meradang, Tuding Proyek ABT PUPR Untuk Kepentingan Tahun Politik

INILAHKORAN, Cirebon - Lumbung Informasi Rakyat (LIRA)  Kabupaten Cirebon meradang. Hal itu berkaitan dengan adanya dugaan proyek  Anggaran Belanja Tambahan (ABT) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUTR) Kabupaten Cirebon tahun ini, yang dikuasai beberapa oknum anggota DPRD Kabupaten Cirebon. LIRA menilai, kondisi ini semakin menjadi, mendekati tahun politik 2024.

"Fenomena ini sudah terjadi hampir empat tahun lalu. Tapi karena tahun depan adalah tahun politik, gerakannya semakin terdeteksi banyak pihak. Bukan proyek ABT saja, tapi proyek anggaran murni juga diduga dikuasasi beberapa oknum anggota DPRD Kabupaten Cirebon," kata anggota LIRA Kabupaten Cirebon, Wahyu Siswandi, Minggu 29 Oktober 2023.

Wahyu mengaku, ada  gelagat sebagian besar proyek di DPUTR, termasuk ABT akhir tahun ini  diatur oleh beberapa oknum anggota dewan. Dengan kondisi seperti itu, kemungkinan besar penentuan lokus sampai perencanaannya diatur oleh oknum-oknum dewan tersebut. Hal ini mengacu kepada data yang muncul yang mengindikasikan oknum-oknum dewan tadi mendapatkan porsi paket pekerjaan yang cukup banyak.

Baca Juga : GBB Goes to Pabrik, Perkuat Jaringan Konsolidasi Pemenangan Ganjar - Mahfud

"Kami sudah mengantongi siapa siapa saja oknum dewan yang diduga mendapatkan paket pekerjaan yang cukup banyak. Baik di bidang PSDA maupun bidang Binamarga. Modusnya ya pakai nama orang lain lah. Atau pakai inisial. Ini untuk anggaran murni maupun ABT ya," jelas Wahyu.

Menurutnya, kondisi tersebut sebetulnya terjadi setiap tahunnya. Bukan rahasia umum lagi, karena ada beberapa nama anggota DPRD Kabupaten Cirebon yang terkenal dengan istilah raja pokir. Namun anehnya, persoalan tersebut malah menjadi hal yang dianggap umum. Padahal, baru sekarang ada sejarah oknum-oknum anggota dewan menguasai proyek-proyek di DPUTR.

"Proyek - proyek DPUTR Kabupaten Cirebon, seolah olah milik segelintir oknum anggota dewan saja. Apalagi tahun depan adalah tahun politik, gerakannya semakin liar. Tapi tidak semua anggota dewan berbuat seperti ini. Masih banyak yang tidak ikut campur dan memilih jalur aman," jelasnya.

Baca Juga : Ganjar Muda Padjajaran Pasang PJU dan Berikan Tando Air, Warga: Ini yang Dibutuhkan

LIRA lanjutnya, akan segera menyikapi masalah tersebut secara serius. Hal itu disebabkan adanya dugaan kongkalingkong. Antara pihak dinas dengan segelintir oknum anggota DPRD Kabupaten Cirebon. Ironisnya, rekanan yang harusnya mendapatkan pekerjaan, banyak yang harus membeli pekerjaan kepada oknum-oknum dewan tersebut. Padahal, hal itu adalah pelanggaran berat.