LS Vinus Maju jadi Lembaga Pemantau, Yusfitriadi Ungkap 8 Potensi Kecurangan di Pemilu 2024 

Lembaga Studi Visi Nusantara Maju atau LS Vinus Maju resmi menjadi lembaga pemantau berdasarkan Surat Keputusan (SK) dari Bawaslu dan siap membuka aduan pelanggaran Pemilu 2024.

LS Vinus Maju jadi Lembaga Pemantau, Yusfitriadi Ungkap 8 Potensi Kecurangan di Pemilu 2024 
Dalam acara diskusinya menjadi lembaga pemantau, pendiri LS Vinus Maju Yusfitriadi mengaku ada 8 potensi kecurangan Pemilu 2024 dalam Pilpres dan Pileg 2024 mendatang. (reza zurifwan)

INILAHKORAN, Bogor - Lembaga Studi Visi Nusantara Maju atau LS Vinus Maju resmi menjadi lembaga pemantau berdasarkan Surat Keputusan (SK) dari Bawaslu dan siap membuka aduan pelanggaran Pemilu 2024.

Sebagai lembaga pemantau Pemilu 2024 nanti, LS Vinus Maju mengaku memiliki relawan dan 124 posko pengaduan di 124 kabupaten maupun kota di seluruh Indonesia.

Dalam acara diskusinya menjadi lembaga pemantau, pendiri LS Vinus Maju Yusfitriadi mengaku ada 8 potensi kecurangan Pemilu 2024 dalam Pilpres dan Pileg 2024 mendatang.

Baca Juga : Soal Banjir di RW 05 Cibuluh, DPRD Kota Bogor Panggil OCBD dan Pemkot Bogor 

"Dalam catatan saya, ada 8 potensi kecurangan yaitu netralitas, integritas dan profesionalitas penyelenggara pemilu, netralitas dan integritas pejabat pemerintah, TNI dan Polri, politik uang atau transaksional, kampanye hitam, politik identitas atau ujaran kebencian, dana kampanye, manajemen logistik pemilu dan ke-8 keterlibatan lembaga asing," kata Yusfitriadi kepada wartawan, Rabu 29 November 2023.

Yusfitriadi mengajak masyarakat turut serta sebagai pemantau pemilu dan mendesak KPU untuk membuka akses hingga Bawaslu dan lembaga pemantau pemilu bisa mengawasi proses keberlangsungan Pilpres dan Pileg.

"Salah satu contoh public control, saya minta jangan sampai ada dana asing dan hasil cuci uang oligarki hitam untuk pasangan Capres-Cawapres, hingga audit dana kampanye yang dilakukan oleh lembaga auditor independen harus transparan," sambungnya.

Baca Juga : Mendag RI Resmikan Pasar Tanah Baru, Siap Tampung 140 Pedagang

Yusfitriadi menjelaskan masa kampanye yang hanya dua bulan dan lebih pendek dari Pilpres dan Pileg sebelumnya juga harus disorot, apalagi melihat demografi Indonesia.

Halaman :


Editor : Doni Ramdhani