Mantan Komisioner KPK Apresiasi Mundurnya Mahfud MD dari Menkopolhukam

Terlebih lanjut dia, ada potensi pejabat menggunakan fasilitas negara, baik disengaja atau tidak ketika menjalankan dua kepentingan tersebut secara bersamaan. Dimana hal ini tentunya akan mencederai demokrasi dalam Pemilu 2024.

Sebab memanfaatkan jabatan publik untuk kepentingan politik pribadi atau kelompok kata dia, sudah jelas dilarang oleh undang-undang. Walaupun undang-undang tidak melarang pejabat berkampanye, yang tentunya juga memiliki syarat dan ketentuan supaya tidak kebablasan.

"Jadi memang seharusnya mundur. Sehingga kecurigaan menggunakan fasilitas negara menjadi hilang. Makanya saya bilang, Pemilu sekarang yang paling mengkhawatirkan," pungkasnya. (Yuliantono)

Baca Juga : Pemprov Jabar Siapkan 1.800 Personel Kesiapsiagaan Bencana Jelang Pencoblosan Pemilu 2024