Masalah Banjir Tak Kunjung Usai, Walhi Sebut Tata Ruang Kota Cimahi Semrawut

"Tentu juga pemerintah kota Cimahi juga harus melihat kawasan hulu. Bagaimana misal, secara masif keluar izin-izin wisata alam dan keluar juga bisnis-bisnis properti, seperti perumahan, villa dan lain sebagainya yang tentunya memberikan kontribusi signifikan terhadap daya dukung dan daya tampung lingkungan. Serta, mempengaruhi wilayah wilayah penyerapan air," paparnya.

Pasalnya, terang Wahyudin, dampak tersebut akan semakin tinggi ketika banyak aktivitas atau kegiatan pembangunan di kawasan hulu yang tidak mempertimbangkan aspek lingkungan.

Sehingga, evaluasi dan penertiban bisa dilakukan di kawasan hulu bagi para pengusaha yang memang tidak memberikan kontribusi atau solusi atas pembangunan yang menyebabkan hilangnya kawasan tangkapan air dan rusaknya lingkungan.

"Bangunan-bangunan yang liar dan tidak mempertimbangkan kaidah-kaidah lingkungan perlu dievaluasi," ujarnya.

"Bila perlu dicabut izinnya untuk memberikan efek jera terhadap pebisnis atau pengusaha yang fokus dalam bidang properti ataupun wisata," tegasnya.

Wahyudin menuturkan, hal serupa juga berlaku untuk drainase-drainase yang tidak berfungsi dan harus dicek dan ditangani secara serius. Sehingga, ada catatan atau proyeksi jumlah genangan banjir yang ada di wilayah kota itu bisa terproteksi setiap bulan, setiap tahun atau setiap musim hujan.

"Dengan begitu, pemerintah mampu mengatasi drainase yang tidak berfungsi," tuturnya.