Merasa Dihakimi Bukan Diadili, Ajay Ucapkan Sumpah Mubahalah

INILAHKORAN, Bandung – Mantan Wali Kota Cimahi Ajay M Priatna mengaku vonis 4 tahun penjara yang diberikan oleh majelis hakim PN Bandung tidak memenuhi rasa keadilan. DIa pun mengucapkan sumpah mubahalah.

Walaupun sebenarnya vonis yang diberikan oleh majelis lebih ringan dari tuntuan JPU, yakni 8 tahun, denda sebesar Rp 200 juta uang pengganti sebesar Rp 250 juta dan pencabutan hak politik selama 5 tahun. Namun Ajay M Priatna merasa dihakimi dan bukan diadili, diapun mengucapkan sumpah mubahalah bagi mereka yang memfitnah dan berdusta didoakan dilaknat tuhan.   

Hal tersebut diungkapkan Ajay M Priatna dalam surat tertulisnya pada Sabtu 15 April 2023. Dalam tulisan yang cukup panjang tersebut, Ajay menerangkan tentang proses dirinya menjadi tersangka, hingga vonis atas puluhan sidang yang telah dijalaninya. Ajay Muhammad Priatna pun divonis 4 tahun dengan denda sebesar Rp 200 jt, dan pencabutan hak politik selama 2 tahun.

"Sungguh putusan yang sangat tidak adil bagi saya dan menciderai rasa keadilan masyarakat. Majelis Hakim sama sekali tidak melihat dan mempertimbangkan fakta persidangan yang merupakan fakta hukum sebagai dasar menjatuhkan putusan. Putusan pun terkesan dipaksakan, mau membebaskan saya takut karena berhadapan dengan KPK, akhirnya dicari-cari pertimbangan supaya tetap menghukum saya, setidaknya setengah dari tuntutan Jaksa KPK, " ujar mantan Walikota Cimahi Ajay Muhammad Priatna dalam isi suratnya seperti dilihat pada Senin 17 April 2023.

Menurutnya, majelis sudah tidak sependapat dengan dakwaan kumulatif kesatu alternatif pertama yaitu Pasal 5 ayat (1) huruf a. Maka seharusnya dia dilepaskan dari dakwaan dan tuntutan Jaksa KPK, bukan malah mencari alternatif lain yaitu divonis melanggar dakwaan kumulatif kesatu alternatif ketiga yaitu Pasal 13, memberi hadiah kepada Stefanus Robin Pattuju.

"Hadiah apa? Atas dasar apa Stefanus Robin Pattuju diberi hadiah? Apa yang sudah dilakukannya sebagai penyidik KPK terhadap saya, sehingga saya memberikan hadiah? Korban penipuan dan pemerasan, malah dianggap memberi hadiah. Sungguh tidak masuk akal dan logika, bahkan sama sekali tidak sesuai dengan fakta hukum dalam persidangan, " ucap Ajay.

Kemudian, Ajay menjelaskan, dirinya dinyatakan melanggar Pasal 12B, yaitu menerima Gratifikasi dari para PNS Kota Cimahi sebesar Rp250 juta. Padahal sudah jelas disampaikan para saksi, uang tersebut dikumpulkan oleh Sekda Cimahi yang di jabat oleh Dikdik Suratno Nugrahawan untuk diberikan kepada oknum penyidik KPK yaitu Stefanus Robin Pattuju, bukan untuk kepentingan pribadinya.

"Lagi-lagi putusan yang sangat dipaksakan oleh Majelis Hakim demi memuaskan tuntutan KPK dan menghindari pemeriksaan KY dan MA. Saya percaya, putusan yang tidak adil dan zhalim ini, akan dimintai pertanggungjawabannya di akhirat kelak. Amin, " tutur Ajay.

Ajay Muhammad Priatna pun menyebutkan, bahwa testimoni tersebut ditulis dari balik penjara. Ditulis dengan sebenarnya dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

Mantan Wali Kota Cimahi itupun berharap, masyarakat dan para pejuang keadilan yang membacanya, dapat mengetahui dan mengerti bagaimana sebenarnya penegakan hukum di negeri ini yang hanya menghakimi tapi bukan mengadili guna memberikan keadilan baginya.

"Semoga Allah mendengar dan mengabulkan sumpah mubahalah saya, siapa yang berdusta maka dialah yang akan dilaknat," katanya. (*)