Polemik Sengketa Lahan SDN Bunisari Jadi Catatan Khusus, Disdik KBB Lakukan Inventarisasi Aset
Polemik sengketa lahan di SDN Bunisari antara pihak yang mengatasnamakan ahli waris dengan pemerintahan Kabupaten Bandung Barat (KBB) menjadi catatan khusus dunia pendidikan.
Berita Terkini, Eksklusif di Channel WhatsApp Inilahkoran.id
INILAHKORAN, Ngamprah - Polemik sengketa lahan di SDN Bunisari antara pihak yang mengatasnamakan ahli waris dengan pemerintahan Kabupaten Bandung Barat (KBB) menjadi catatan khusus dunia pendidikan.
Menyikapi hal tersebut, Disdik KBB melakukan inventarisasi aset lahan sekolah di wilayahnya guna mengantisipasi persoalan serupa yang terjadi di SDN Bunisari.
Kepala Bidang SD, Disdik KBB, Dadang A Sapardan mengatakan, persoalan yang terjadi di SDN Bunisari menjadi contoh saat aset lahan bersengketa maka siswa yang jadi korban lantaran aktivitas belajar mengajar menjadi terganggu.
"Kami tidak ingin kejadian seperti di SDN Bunisari terjadi di sekolah lain. Oleh karenanya ke depan kita bakal bereskan soal aset kepemilikan lahan ini dan bekerja sama dengan instansi terkait lainnya," katanya, Selasa 23 Agustus 2022.
Ia mengaku, pada tahun 1980an banyak sekolah-sekolah yang berdiri ketika ada program sekolah inpres yang dibangun di tanah carik milik desa.
"Ada juga sejumlah masyarakat yang menghibahkan lahannya untuk dibangun sekolah supaya anak-anak mereka bisa bersekolah dengan jarak yang dekat di lingkungannya," jelasnya.
Seiring berjalannya waktu maka harus ada penertiban administrasi kepemilikan lahannya. Menurutnya, jangan sampai proses penggunaan tanah carik desa atau adanya hibah dari masyarakat tidak tercatat di aset daerah, yang pada akhirnya bisa menimbulkan polemik di kemudian hari.
"Kalau semuanya tercatat hitam di atas putihnya kan jelas, ketika ada yang menggugat atau misalnya ahli waris melakukan gugatan, dasarnya ada," tuturnya.
"Ada juga beberapa sekolah yang kasusnya mirip dengan SDN Bunisari dan sekarang sedang kami selesaikan," sambungnya.
Ia menyebut, saat ini di KBB terdapat 884 SD yang tersebar di 165 desa. Sebagian SD ada yang menempati tanah carik desa dan lahan yang sudah dihibahkan.
"Beberapa SD bahkan ada yang lokasinya berada satu kompleks dengan kantor desa atau antara satu SD dengan SD lainnya," sebutnya.
Makanya, tambah dia, pihaknya juga melakukan upaya merger sekolah yang memang lokasinya satu kompleks.
"Seperti SDN Bunisari itu adalah hasil merger dari SDN Sukasari dan SDN Langensari. Ada juga beberapa sekolah yang sedang dikaji ka arah tersebut, seperti yang di Lembang karena siswanya kurang," tandasnya.*** (agus satia negara)
Editor : Doni Ramdhani

