Reses, Siti Muntamah Semangati Kader Posyandu Kota Cimahi
Sejak pandemi Covid-19 melanda selama satu tahun terakhir, banyak aktivitas layanan yang terhenti salah satunya Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu). Guna menjaga semangat kader agar tidak kendur, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat Siti Muntamah menyambangi Posyandu Kota Cimahi, dalam program reses II masa sidang 2020-2021.
INILAH, Bandung - Sejak pandemi Covid-19 melanda selama satu tahun terakhir, banyak aktivitas layanan yang terhenti salah satunya Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu). Guna menjaga semangat kader agar tidak kendur, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat Siti Muntamah menyambangi Posyandu Kota Cimahi, dalam program reses II masa sidang 2020-2021.
Didampingi anggota DPRD Kota Cimahi Kania Intan Puspita, Siti mengingatkan agar para kader Posyandu Kota Cimahi untuk tetap menjaga fokus mereka. Mengingat para kader Posyandu merupakan ujung tombak dalam memberikan perlindungan kepada anak, terutama mengenai persoalan stunting yang masih ada di Jawa Barat.
“Pada reses kali ini, kenapa kami mendatangi Posyandu Kota Cimahi ini adalah untuk menyemangati mereka. Saat ini mereka tengah mendapat ujian, akibat pandemi enggak boleh buka. Sementara PR (pekerjaan rumah) besar mereka tetap ada, yaitu menangani persoalan stunting. Untuk itu, saya mengingatkan dan berharap Posyandu ini tetap sebagai tempat perlindungan anak. Sehingga mereka tetap setia dengan Posyandu, walaupun dalam kondisi pandemi saat ini,” ujar Siti kepada INILAH, Selasa (2/3/2021).
Baca Juga : Satu Tahun COVID-19: Ikhtiar Jabar Kendalikan Pandemi Belum Usai
Selain itu, anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera ini mengaku momentum reses sekarang turut dimanfaatkan untuk mencari tahu permasalahan lain yang tengah dialami oleh para kader Posyandu. Dia berharap, dengan kehadirannya minimal dapat membantu mencari solusi terkait persoalan yang tengah terjadi, khususnya bagi para kader Posyandu Kota Cimahi.
“Tadi juga disampaikan oleh mereka, ternyata masalah kesejahteraan turut jadi persoalan. Ini yang harus kita pikirkan bersama dan mencari solusinya. Baik oleh pemerintah kota maupun provinsi. Salah satunya ternyata mereka ini tidak memiliki BPJS kesehatan. Ini yang akan kita dorong, sebab mereka ini kerjanya sosial. Tidak dibayar. Kemudian juga mengenai advokasi. Ini juga yang bakal kami pikirkan, agar kesejahteraan para kader Posyandu ini bisa menjadi lebih baik,” ucapnya. (Yuliantono)
Baca Juga : Satu Tahun COVID-19, Donasi Masih Terus Mengalir
