RSUD Bogor Utara Kebutuhan Dasar, Ini Solusi Pembiayaannya Menurut Kang AW

"Sekda sebaiknya jangan jadi politisi, karena janji Gubernur itu kan semuanya harus tertuang di dalam RPJMD, misalnya seperti pembangunan jalan khusus tambang. Saya ini salah satu Pimpinan Pansus saat RPJMD Jabar 2018-2023 dibuat dan anggota Pansusnya juga saat revisi RPJMD dilakukan pada tahun 2021, secara tegas setau saya tidak ada nomenklatur RSUD Parung dalam dokumen RPJMD Jawa Barat. Secara naratif, soal penanganan kesehatan pasca covid memang jadi skala prioritas dan secara artikulatif saya pribadi memandang bahwa bantuan untuk pembangunan RSUD Parung bisa turut didorong dan dibantu sebagai perwujudan dari skala prioritas penanganan kesehatan pasca covid tadi hanya tidak secara imperatif pembangunan RSUD Parung saat itu harus terus dibantu," pintanya. 

Kang AW sapaan akrabnya menegaskan bahwa Pemprov Jawa Barat tidak punya kewajiban pembangunan RSUD Parubg. Kalau pun sekarang dengan dalih pernah dijanjikan oleh Gubernur Ridwan Kamil bahwa bantuan RSUD Parung akan tetap diberikan, dasarnya pun apa? 

"Secara tekstual RPJMD Jawa Barat itu akan selesai dan habis masa berlakunya tahun 2023 ini. Sementara yang kita bahas adalah agenda kegiatan untuk tahun anggaran 2024. Padahal bulan depan, Ridwan Kamil pun sudah bukan lagi Gubernur. Terus, dia masih dituntut untuk memberikan bantuan untuk pembangunan RSUD Parung? Saya tegaskan Gubernur bukan sinterklas. Semua harus ada aturan mainnya," tegas Kang AW. (Reza Zurifwan)