Sebanyak 268 Rutilahu Bakal Dibangun, Disperkim KBB: Masing-masing Penerima Bantuan dapat Rp 15 Juta

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim) Kabupaten Bandung Barat (KBB) menyebut ada 268 rumah tidak layak huni (Rutilahu) di wilayahnya yang bakal dibangun tahun ini.

Sebanyak 268 Rutilahu Bakal Dibangun, Disperkim KBB: Masing-masing Penerima Bantuan dapat Rp 15 Juta
Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim) Kabupaten Bandung Barat (KBB) menyebut ada 268 rumah tidak layak huni (Rutilahu) di wilayahnya yang bakal dibangun tahun ini./Agus Satia Negara

INILAHKORAN, Ngamprah - Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim) Kabupaten Bandung Barat (KBB) menyebut ada 268 rumah tidak layak huni (Rutilahu) di wilayahnya yang bakal dibangun tahun ini.

Kepala Bidang Kawasan Pemukiman pada Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman (Disperkim) KBB Lia Yulia mengatakan, tahun 2023 sedikitnya Pemda Bandung Barat bakal membangun 268 unit rumah yang tidak layak huni (Rutilahu).

“Sebenarnya, kalau sekarang agak turun, untuk tahun ini ada 268 unit Rutilahu yang akan dibangun,” kata Lia kepada wartawan, Senin 20 Februari 2023.

Ia menyebut, pembangunan dan perbaikan rutilahu tersebut merupakan program bantuan stimulan rumah swadaya (BSRS) dan bantuan tersebut diperuntukan khusus bagi rumah warga kurang mampu.

"Program BSRS diberikan kepada warga yang tidak mampu berpenghasilan rendah,"sebutnya.

Menurutnya, BSRS tersebut tersebar di beberapa desa yang ada di 16 kecamatan di wilayah Bandung Barat.

“Tersebar di berbagai kecamatan, tapi tidak dibagi rata,” tuturnya.

Ia menyebut, masing-masing penerima mendapatkan bantuan sebesar Rp 15 juta dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) KBB, untuk bantuan stimulan rumah swadaya atau BSRS tersebut.

"Penyaluran BSRS dari pemda akan dicairkan melalui rekening dan bakal diberikan kepada masing-masing penerima," sebutnya.

Selanjutnya, kata dia, dana sebesar Rp 15 juta yang diterima tersebut, diperuntukkan untuk membeli material. Bahkan, agar program ini berjalan dengan baik dan lancar, akan ada konsultan dan tenaga pendamping.

"Jadi untuk calon penerima juga, akan diberikan penjelasan agar program sesuai harapan, dan rumah menjadi layak ditempati," ujarnya.

Guna memastikan program tersebut tepat sasaran, tambah dia, proses pembangunan rumah akan rutin dipantau oleh Disperkim Kabupaten Bandung Barat.

"Hal itu dilakukan agar hasil pekerjaannya tepat waktu dan sesuai," pungkasnya. *** (agus satia negara)***


Editor : JakaPermana