Sekretaris DPD PDI Perjuangan Jabar Sebut Pemilu 2024 Penuh Kecurangan

INILAHKORAN, Bandung - Sekretaris DPD PDI Perjuangan Jawa Barat Ketut Sustiawan menyebut, penyelenggaraan Pemilu 2024 penuh kecurangan yang terstruktur dan massif.

Penyalahgunaan fasilitas negara, dugaan ketidaknetralan aparatur negara dan politik uang kata Ketut, paling banyak terjadi di Pemilu 2024.

"Pesta rakyat telah usai, bagi-bagi beras dan minyak sudah selesai. Pemilu 2024 ini memang paling barbar dibanding tahun sebelumnya," ujar Ketut di Kota Bandung, Senin 26 Februari 2024.

Ketut menambahkan, indikasi kecurangan dimulai dari penyelenggara Pemilu yakni KPU dan Bawaslu, yang menurutnya tidak berintegritas serta kepala negara secara terang-terangan cawe-cawe.

Selain itu, kecurangan pada saat proses pencoblosan juga terjadi seperti logistik surat suara yang telah tercoblos, tertukar dan hilang. Kemudian ada pula laporan kotak suara tidak tersegel, tempat pemungutan suara terlambat dimulai hingga TPS yang tak aksesibel terhadap disabilitas.

"Belum lagi aplikasi Sirekap milik Komisi Pemilihan Umum (KPU) diduga telah didesain untuk memenangkan calon presiden tertentu," ucapnya.

Ketut menegaskan, saat ini masyarakat Indonesia kembali menjalani aktivitas sehari-hari dan dihadapkan dengan kenyataan harga-harga bahan pokok yang melambung tinggi. Bahkan, kata dia, harga beras mencapai harga tertinggi dalam sejarah.

"Saat ini harga beras melambung tinggi, tinggi sekali. Belum lagi dalam waktu dekat tarif listrik naik dan tarif tol juga bakal naik," ungkapnya.

Kondisi daya beli yang masih rendah dan beban hidup yang semakin berat, kenaikan harga berbagai barang dan jasa berdampak pada meningkatnya jumlah orang miskin. 

"Rakyat miskin semakin miskin. Karenanya, mari kita tolak kenaikan harga. Dukung hak angket DPR RI untuk mengusut dugaan kecurangan pada Pemilu 2024 yang terindikasi melibatkan kepala negara," pungkasnya. (Yuliantono)***